Sidak di Kota Bekasi, Kemendagri: Tak Ada Penghentian Pelayanan Publik

Wildan Catra Mulia ยท Rabu, 01 Agustus 2018 - 16:16 WIB
Sidak di Kota Bekasi, Kemendagri: Tak Ada Penghentian Pelayanan Publik

Tim Kemendagri melaporkan hasil sidak pelayanan publik di kelurahan dan kecamatan di Kota Bekasi. (Foto: IST)

JAKARTA,iNews.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merespons laporan terkait seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Bekasi terhenti. Pemerintah pusat memastikan bahwa informasi tersebut adalah berita bohong atau hoaks.

Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Sesditjen Otda) Kemendagri Akmal Malik mengatakan, jajaran Kemendagri yang terdiri atas Ditjen Otda, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, dan Inspektorat Jenderal telah turun ke lapangan untuk meninjau langsung dan meminta klarifikasi kepada sejumlah kelurahan di Kota Bekasi.

Dari tiga instansi pelayanan publik yang dikabarkan tutup, yakni Kecamatan Bekasi Barat, Kelurahan Bintara Jaya, dan Kelurahan Kranji, semua menyatakan tetap buka.

“Kami sudah koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat atas perintah Pak Menteri (Tjahjo Kumolo). Kami sudah membentuk tim dan melakukan sidak, memantau langsung ke lapangan. Fakta di lapangan dan hasil wawancara sangat jelas, tidak terjadi penghentian pelayanan publik,” kata Akmal dalam keterangan yang diterima iNews.id, Rabu (1/8/2018).   

Selama dua hari sejak 30-31 Juli, Tim Kemendagri memantau pelaksananaan pelayanan publik di tiga lokasi tersebut. Tim juga bertemu dengan Camat Bekasi Barat, Lurah Bintara Jaya, dan Lurah Kranji. Tim Kemendagri juga menemui Pj Wali Kota Bekasi Ruddy Gandakusumah, Selasa (31/7/2018). Wali Kota Bekasi menginformasikan bahwa pelayaan masyarakat di seluruh kecamatan dan kelurahan berjalan normal.

Inspektur I Inspektorat Jenderal Kemendagri Dadang Sumantri mengatakan, memang ada satu kelurahan yang saat tim datang tidak melakukan pelayanan masyarakat. Namun hal itu lebih disebabkan adanya kendala teknis, yakni sistem di kelurahan tidak dapat beroperasi.

Namun, kendala tersebut langsung direspons oleh Pj Wali Kota Bekasi setelah tim melapor. Kemudian, hari itu juga pelayanan kembali normal.

“Pak Menteri minta kepada tim untuk sungguh-sungguh memeriksa apakah benar isu-isu tersebut. Fakta dan bukti di lapangan yang kami temukan menunjukkan sudah bekerja dan indikasinya dari finger print dan daftar hadir,” tutur Dadang.

Kendati tidak ditemukan saat sidak, Tim Kemendagri berjanji tetap melakukan investigasi mendalam terkait kabar tersebut. “Untuk menggali lebih dalam, kita akan investigasi lebih lanjut. Tahap pertama kemarin tahap klarifikasi, selanjutnya kami akan melakukan investigasi. Itu bagian dari SOP,” ujar Dadang.


Editor : Khoiril Tri Hatnanto