Sidak di Kota Bekasi, Kemendagri: Tak Ada Penghentian Pelayanan Publik

JAKARTA,iNews.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merespons laporan terkait seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Bekasi terhenti. Pemerintah pusat memastikan bahwa informasi tersebut adalah berita bohong atau hoaks.

Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Sesditjen Otda) Kemendagri Akmal Malik mengatakan, jajaran Kemendagri yang terdiri atas Ditjen Otda, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, dan Inspektorat Jenderal telah turun ke lapangan untuk meninjau langsung dan meminta klarifikasi kepada sejumlah kelurahan di Kota Bekasi.

Dari tiga instansi pelayanan publik yang dikabarkan tutup, yakni Kecamatan Bekasi Barat, Kelurahan Bintara Jaya, dan Kelurahan Kranji, semua menyatakan tetap buka.

“Kami sudah koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat atas perintah Pak Menteri (Tjahjo Kumolo). Kami sudah membentuk tim dan melakukan sidak, memantau langsung ke lapangan. Fakta di lapangan dan hasil wawancara sangat jelas, tidak terjadi penghentian pelayanan publik,” kata Akmal dalam keterangan yang diterima iNews.id, Rabu (1/8/2018).   

Selama dua hari sejak 30-31 Juli, Tim Kemendagri memantau pelaksananaan pelayanan publik di tiga lokasi tersebut. Tim juga bertemu dengan Camat Bekasi Barat, Lurah Bintara Jaya, dan Lurah Kranji. Tim Kemendagri juga menemui Pj Wali Kota Bekasi Ruddy Gandakusumah, Selasa (31/7/2018). Wali Kota Bekasi menginformasikan bahwa pelayaan masyarakat di seluruh kecamatan dan kelurahan berjalan normal.