Sidang Gugatan Rp125 Triliun Gibran Kembali Ditunda, Kenapa?

JAKARTA, iNews.id - Sidang gugatan perdata Rp125 triliun terkait ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali ditunda, Senin (20/10/2025). Sidang ditunda lantaran penggugat, Subhan keberatan atas Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku tergugat II yang menambah pihak kuasa.

Sekadar informasi, Gibran merupakan tergugat I dalam perkara ini. 

Baca Juga

Trump Ajukan Cara Damai Israel Lucuti Senjata Hamas di Gaza

Menurut Subhan, jika ada penambahan kuasa, maka kuasa sebelumnya harus ditarik. 

"KPU mengangkat kuasa baru yang jadi jaksa pengacara negara. Nah, saya keberatan kalau kuasa dilakukan dua-dua. Kan KPU sudah nunjuk kuasa, sementara nunjuk juga kejaksaan, itu menurut hukum acara tentang kuasa, itu harus ditarik yang kuasa yang lama. Itu (diatur) pasal 1816 KUH Perdata," kata Subhan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025). 

Baca Juga

Gibran ke Relawan: Jangan Terpancing Isu Negatif, Saya Saja Gak Pernah Tanggapi

Dengan adanya keberatan itu, hakim kemudian menunda persidangan tersebut. Sidang akan digelar Senin pekan depan untuk merespons keberatannya.

"Minggu depan (digelar), Senin juga jam yang sama, ruang yang sama. Mendengar putusan pengadilan ini, boleh nggak pakai kuasa, dua-dua kuasa," ujar Subhan.

Sebelumnya, Subhan mempersoalkan persyaratan ijazah Gibran ketika mencalonkan diri sebagai cawapres. Menurutnya, ijazah Gibran dari luar negeri tak memenuhi persyaratan sebagai cawapres.

Dia menyoroti aturan persyaratan peserta pilpres dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 169 huruf (1) jo PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 13 huruf (r).

Dalam pasal 13 huruf (r) dijelaskan bahwa syarat menjadi peserta pilpres: berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.

Dengan landasan pasal di atas, dia merasa Gibran tak memiliki bukti ijazah SMA yang dipersyaratkan sebagai cawapres.

Salah satu petitum gugatan adalah menuntut Gibran membayar ganti rugi kepada penggugat dan seluruh warga negara Indonesia sebesar Rp125 triliun dan disetorkan ke kas negara.

Editor: Reza Fajri