Sidang Gus Yaqut, Eks Ketua BPK Sebut Tak Ada Kerugian Negara di Kasus Kuota Haji

JAKARTA, iNews.id - Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna menyatakan tidak ada kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut. Dia menilai, dana yang dikelola dalam penyelenggaraan ibadah haji merupakan milik jemaah, bukan kekayaan negara.

Pernyataan tersebut disampaikan Agung setelah menjadi saksi ahli dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).

Baca Juga

Sidang Kasus Kuota Haji, Ahli UI Ungkap 3 Indikator Uang Negara dalam Perkara Gus Yaqut

Agung yang juga dosen Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) menjelaskan, penentuan kerugian negara harus mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Menurut dia, kerugian negara harus dibuktikan melalui adanya kekurangan uang, surat berharga, atau barang yang dapat diukur dan diidentifikasi dalam laporan keuangan negara. Dengan demikian, perbuatan melawan hukum tidak otomatis dapat disebut menimbulkan kerugian negara.

Baca Juga

Sidang Kuota Haji, KH Miftah Faqih Sebut Kebijakan Gus Yaqut Utamakan Keselamatan Jemaah

"Ketika kita bicara mengenai masalah kerugian negara secara umum, kita harus memahami dulu apakah kemudian, sesuai dengan ketentuan undang-undang, dalam hal ini ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, itu terjadi kekurangan uang, surat berharga, dan kemudian juga barang yang dapat diidentifikasikan posisinya di dalam laporan keuangan," kata Agung kepada wartawan.

Dia menegaskan, unsur kerugian negara tidak bisa disimpulkan hanya berdasarkan adanya dugaan pelanggaran hukum. Harus ada bukti nyata mengenai berkurangnya aset negara.

Baca Juga

Sidang Gus Yaqut, Eks Jubir Kemenag: Alokasi Kuota Tambahan ke Haji Khusus Datang dari KPK

"Jadi, kita tidak bisa bilang ada kerugian negara, 'Ada orang melakukan perbuatan melawan hukum, dan perbuatan melawan hukumnya itu jadi kerugian negara'. Enggak bisa begitu," tuturnya.

Berdasarkan fakta yang dibahas dalam persidangan, Agung menilai aspek kerugian negara dalam perkara kuota haji tambahan tersebut tidak terbukti.

Baca Juga

Kawal Sidang Kuota Haji, Forum Jakarta Nahdliyin Minta Gus Yaqut Dibebaskan

"Terlepas dari persoalan perbuatan melawan hukumnya, aspek kerugian negaranya tidak ada," katanya.

Agung juga menjelaskan alasan lain yang mendasari pendapatnya. Dia menyebut dana penyelenggaraan ibadah haji merupakan dana milik jemaah yang dikelola untuk kepentingan pelayanan publik.

Baca Juga

Buya Anwar Sebut Kebijakan Gus Yaqut soal Pembagian Kuota Haji Sangat Bijaksana

Menurut dia, hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur kekayaan pihak lain yang dikelola pemerintah dalam rangka pelayanan publik tetap merupakan kekayaan pihak lain.

"Jadi, tetap kekayaan pihak lain," katanya.

Lebih lanjut, Agung menerangkan bahwa pengelolaan dana haji melibatkan tiga pihak dengan kewenangan berbeda. Ketiganya yakni jemaah sebagai pemilik dana, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai pengelola dana, serta pemerintah sebagai regulator.

Pemerintah bertugas mengatur alokasi dan distribusi serta memberikan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji. Sementara itu, sumber pembiayaan ibadah haji berasal dari dana jemaah, baik haji reguler maupun haji khusus.

Agung menambahkan, perbedaan pengelolaan dana tersebut perlu diperhatikan, terutama ketika membahas nilai manfaat dana haji.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mengklaim terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp622 miliar dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan periode 2023-2024.

Klaim tersebut disampaikan dalam sidang lanjutan pada Selasa (27/10/2026). Jaksa menyebut kerugian negara itu muncul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan para terdakwa.

Dalam perkara ini, terdapat empat terdakwa, yakni Yaqut Cholil Qoumas selaku Menteri Agama periode 2020-2024, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex selaku Staf Khusus Menteri Agama periode 2020-2024, Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour), serta Asrul Azis Taba selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesthuri.

Editor: Donald Karouw