Sidang Kasus Timah, Saksi Ungkap Jokowi Minta Penambang Ilegal Jadi Legal

JAKARTA, iNews.id - Mantan Kepala Unit Produksi wilayah Bangka Belitung PT Timah Tbk, Ali Samsuri, menyinggung arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat bersaksi di sidang kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah 2015-2022. Dia mengatakan, Jokowi meminta PT Timah mengakomodasi para penambang ilegal saat berkunjung ke Bangka Belitung.

Semula, Jaksa menanyakan Ali soal pengetahuannya terkait pemilik Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) yang menjadi pengepul dari penambang ilegal. 

Baca Juga

Netanyahu Umumkan Persetujuan Kesepakatan Gas Rp585 Triliun dengan Mesir

"Saudara saksi di lapangan ada informasi bahwa pemilik IUJP ini pada pelaksanaan itu bertindak sebagai pengepul atau kolektor dari penambang ilegal, pernah mendengar informasi tidak itu?" tanya jaksa kepada Ali di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (11/9/2024). 

Baca Juga

Helena Lim Disebut Untung Rp900 Juta dari Penukaran Uang Kasus Korupsi Timah

Ali mengaku tak pernah mendengar kabar itu.

"Tapi yang saya sampaikan tadi, misalnya di sekitaran tambang masyarakat yang bermitra secara resmi tadi, misalnya ada penambang masyarakat yang tidak berizin ini yang kita minta untuk ini bisa dibina, misalnya sama-sama masih dalam IUP, itu saja," jawab Ali. 

Baca Juga

Crazy Rich Helena Lim Beli Tanah di PIK hingga 29 Tas Mewah Pakai Uang Korupsi Timah

Mendengar jawaban tersebut, Jaksa kemudian menanyakan Ali apakah penambang ilegal menggunakan IUJP milik perusahaan untuk menjual biji timah ke PT Timah.