Sidang Perdana Perkara Korupsi Adik Ketua MPR Zulkifli 17 Desember
JAKARTA, iNews.id – Sidang perdana kasus korupsi dengan tersangka Bupati Lampung Selatan nonaktif Zainudin Hasan (ZH) akan digelar di Pengadilan Negeri Lampung pada Senin (17/12/2018).
“Jaksa Penuntut Umum KPK telah menerima penetapan PN Lampung. Persidangan untuk terdakwa Zainudin Hasan dijadwalkan 17 Desember 2018 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Lampung," kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah di Jakarta, Senin (10/12/2018).
Adik kandung Ketua MPR Zulkifli Hasan itu akan didakwa secara kumulatif melakukan suap, konflik kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, dan pencucian uang.
“Diduga total penerimaan suap dan gratifikasi dari sejumlah pihak selama menjabat mencapai Rp100 miliar dan sebagian di antaranya diubah menjadi aset atas nama pihak lain ataupun diri sendiri,” ujar Febri.
Sebelumnya, KPK pada Jumat (7/12) telah memindahkan lokasi penahanan Zainudin Hasan ke Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Lampung. Zainudin Hasan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018.
Selain Zainudin, juga telah dilakukan pemindahan penahanan terhadap anggota DPRD Provinsi Lampung Agus Bhakti Nugroho (ABN), dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan Anjar Asmara (AA) ke Rumah Tahanan Negara Klas 1 Bandar Lampung untuk kebutuhan persiapan persidangan. Sidang perdana Agus Bhakti dan Anjar Asmara direncanakan pada 13 Desember 2018 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Lampung.
KPK menduga Zainudin, Agus Bhakti Nugroho, dan Anjar Asmara telah menerima suap Rp600 juta dari pemilik CV 9 Naga Gilang Ramadhan atas jasanya mengatur pemenangan proyek.
Dalam penyidikan diketahui Zainudin meminta Agus Bhakti untuk mengatur segala proses lelang agar dimenangkan Gilang. Imbasnya, Gilang mendapatkan sedikitnya 15 proyek di Dinas PUPR Pemkab Lampung Selatan pada 2018 senilai Rp20 miliar.
Demi memenangkan lelang, Gilang diduga meminjam banyak nama perusahaan lain dari setiap proyek yang dimenangkan. Hal tersebut bertujuan untuk menyamarkan perbuatannya.
Banyak proyek yang dimenangkan oleh Gilang atas jasa Zainudin, di antaranya pengerjaan Jalan Kuncir Curug, peningkatan ruas Jalan Lingkar Dusun Tanah Luhur Batas Kota,dan 'Box Culvert' Waysulan dan rehabilitasi ruang Jalan Banding Kantor Camat Rajabasa.
Atas perbuatannya Zainudin serta Agus dan Anjar disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PIdana Korupsi jucto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Editor: Khoiril Tri Hatnanto