Sidang Praperadilan Eks Wakil Kepala BGN, Kejagung Tegaskan Sprindik Tak Bisa Digugat

JAKARTA, iNews.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) menilai permohonan praperadilan yang diajukan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Lodewyk Pusung, tidak dapat diterima. Kejagung beralasan surat perintah penyidikan (sprindik) bukan objek praperadilan.

Hal tersebut disampaikan tim jaksa dalam sidang lanjutan praperadilan dengan agenda penyampaian alat bukti dari pihak termohon di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Kamis (30/7/2026). Sidang dipimpin hakim tunggal Abdul Affandi.

Baca Juga

Kejagung Periksa 2 Saksi Kasus TPPU Febrie Adriansyah, Satu Tak Penuhi Panggilan

"Berdasarkan fakta-fakta, petitum permohonan praperadilan yang memohon agar Surat Perintah Penyidikan dinyatakan tidak sah, bukan merupakan objek praperadilan. Kemudian, permohonan praperadilan tidak jelas dan prematur," ujar salah satu jaksa dalam persidangan.

Baca Juga

Kejagung Segera Tunjuk Pejabat 7 Kejari Baru, Kantor Sementara Disiapkan

Jaksa juga menilai petitum pemohon terkait penerapan Pasal 603 junto Pasal 20 huruf a atau huruf c, serta Pasal 604 junto Pasal 20 huruf a atau huruf c, tidak menjelaskan secara tegas objek hukum yang dimohonkan untuk diperiksa.

Menurut Kejagung, permohonan tersebut juga dinilai prematur karena meminta hakim praperadilan menilai substansi sangkaan pidana sebelum perkara diperiksa dalam sidang pokok.

Baca Juga

Usut TPPU Febrie Adriansyah, Tim 9 Kejagung Periksa 7 Saksi Termasuk Penyidik Polisi

"Sekaligus prematur karena meminta hakim praperadilan menilai substansi sangkaan pidana sebelum dilakukan pemeriksaan dan pembuktian dalam perkara pokok. Oleh karena itu, terhadap petitum tersebut sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima," kata jaksa.

Sebagai informasi, Lodewyk Pusung mengajukan gugatan praperadilan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga

Tim 9 Kejagung Periksa 3 Saksi Kasus TPPU Febrie Adriansyah, Siapa Saja?

Dalam permohonannya, Lodewyk menilai Kejagung bertindak sewenang-wenang karena menetapkan dirinya sebagai tersangka dan melakukan penahanan yang menurutnya tidak sesuai prosedur hukum.

Melalui gugatan tersebut, Lodewyk meminta hakim praperadilan menyatakan penangkapan, penetapan tersangka, dan penahanannya oleh Kejaksaan Agung tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.