Sidang Praperadilan, Kubu Hasto Kantongi Bukti Penetapan Tersangka KPK Tak Sah

JAKARTA, iNews.id - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang praperadilan yang diajukan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Rabu (5/2/2025). Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Ronny Talapessy menyatakan, tim hukum Hasto sudah mengantongi bukti bahwa penetapan tersangka Hasto oleh KPK tidak sah. 

"Kami siap mengajukan bukti-bukti dan argumentasi terkait penetapan status tersangka Mas Hasto yang menurut kami tidak memiliki dasar hukum yang kuat, tidak adil, dan terlihat lebih banyak didasari oleh alasan non-hukum," kata Ronny, Rabu (5/2/2025).

Baca Juga

Sinyal Perang Dunia III Menguat, Jerman Berambisi Memiliki Militer Terkuat di Eropa

Menurutnya, kasus suap ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam proses penyidikan hingga persidangan tersangka Wahyu Setiawan, Ronny mengklaim tidak ada keterlibatan Hasto. 

Baca Juga

Sidang Praperadilan Hasto Ditunda 5 Februari, KPK Tidak Hadir

"Jadi, sebagai negara hukum, aparat penegak hukum dalam hal ini KPK harus menghormati dan tunduk pada keputusan pengadilan," ujarnya.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sudah siap menghadapi sidang praperadilan ini. Sidang kembali digelar setelah sempat ditunda karena ketidakhadiran KPK pada Selasa (21/1/2025) lalu.

"Biro hukum sudah mempersiapkan diri. Insya Allah akan hadir di sidang peradilan Saudara HK," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (4/2/2025). 

Dia meyakini KPK akan menang melawan Hasto. Sebab, KPK dalam menetapkan tersangka sudah berdasarkan aturan yang berlaku. 

"Kami berkeyakinan bahwa proses penetapan tersangka sudah melalui prosedur dan sudah berdasarkan aturan hukum, termasuk alat buktinya, minimal dua alat bukti, sebagai bukti permulaan yang cukup," ujarnya.

Editor: Reza Fajri