Skema Delay Disiapkan di Rest Area KM43 dan KM 68 Tol Jakarta-Merak, Cegah Macet saat Mudik

JAKARTA, iNews.id - Polri menyiapkan skema delay atau penahanan kendaraan di Rest Area Jakarta-Merak saat arus mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 2023. Sistem skema delay guna mencegah penumpukan dan kepadatan kendaraan. 

"Kita sudah siapkan strategi kita supaya Pelabuhan Merak itu bisa kita kelola. Strateginya yaitu dengan delay system," kata Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asops) Irjen Agung Setya Imam Effendi kepada awak media, Jakarta, Jumat (14/4/2023).

Baca Juga

Shutdown AS Mungkin Berakhir setelah 40 Hari yang Melumpuhkan

Menurut Agung, skema atau sistem delay itu akan hanya diterapkan jika terjadi peningkatan jumlah kendaraan pemudik yang menuju akses jalan Pelabuhan Merak.

Pasalnya, kata Agung, sistem delay itu akan diberlakukan mulai dari Rest Area KM 43 dan KM 68 Tol Jakarta-Merak.

Baca Juga

Bus AKAP Kena Aturan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Selama Mudik Lebaran, IPOMI Protes Keras

"Kita akan delay di rest area di km 43 dan km 68. Ini rest area yang akan digunakan untuk para pemudik nanti harus melewati rest area untuk kita mulai cek kesiapan tiketnya. Kemudian pengaturan supaya tertahan sejenak menunggu giliran untuk masuk," ujar Agung.

Baca Juga

Ribuan Warga Kepulauan Sumenep Manfaatkan Mudik Gratis dengan Kapal Feri

Dalam hal ini, Agung memastikan, apabila dermaga di pelabuhan penyebrangan sudah dalam kondisi kosong atau landai, maka kendaraan yang berada di rest area bakal langsung diarahkan menuju dermaga.

"Kendaraan yang sudah ada di dermaga naik ke kapal kosong, nanti kita akan dorong dari rest area menuju ke dermaga yang kosong," ucap Agung.

Baca Juga

Mudik Lebaran Dimulai, Calon Penumpang Padati Stasiun Pasar Senen Hari Ini

Sebelumnya, Sebanyak 148.126 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan Operasi Ketupat Hari Raya Idul Fitri tahun 2023. Personel itu terdiri atas Mabes Polri, Polda jajaran, stakeholder terkait yang terdiri dari TNI, Kementerian Perhubungan, Jasa Marga, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Pelindo, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, dan Kemenko PMK. 

Editor: Faieq Hidayat