Soal Aksi Kekerasan di Kantor Radar Bogor, Begini Komentar Mahfud MD

JAKARTA, iNews.id – Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Mahfud MD, mengaku tak menyetujui aksi kekerasan oleh sekelompok orang yang mendatangi kantor harian Radar Bogor di Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Kedatangan massa ketika itu diketahui untuk memprotes pemberitaan tentang gaji pejabat BPIP yang ditulis di koran tersebut.

Menurut Mahfud, tuntutan klarifikasi terhadap pemberitaan sebuah media tidak harus dilakukan dengan kekerasan. “Siapa pun yang ingin membela kebenaran, menurut saya, layani dengan logika. Orang menyerang dengan kata, balas dengan kata yang argumentatif. Jangan dengan fisik, itu buruk bagi negara hukum,” ujarnya usai usai menghadiri upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kompleks Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Jumat (1/6/2018).

Baca Juga

9 Bandara Paling Menantang di Dunia, Mayoritas di China dan Bolivia

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu tidak membenarkan aksi protes yang dilakukan dengan penyerangan. Sebab, protes untuk klarifikasi sebenarnya bisa disampaikan secara lebih sopan. Mahfud juga mengatakan, jika tulisan yang dimuat di koran Radar Bogor memang dianggap menyalahi etika jurnalistik, masyarakat bisa mengadu ke Dewan Pers. Selanjutnya, Dewan Pers-lah yang akan menentukan sanksinya.

“Oleh sebab itu, yang Radar Bogor-nya kalau memang dianggap melanggar etika, biar Dewan Pers (yang menindak). Sementara, yang melanggar hukum dengan kekerasan itu, sudah ada polisi, ada aparat penegak hukum. Saya kira itu sudah ada jalurnya masing masing,” ucap Mahfud.

Sebelumnya, seratusan kader dan simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melakukan aksi protes dengan mendatangi kantor harian Radar Bogor, Rabu 30 Mei 2018. Sayangnya, aksi protes itu disertai dengan kekerasan, yakni berupa pemukulan oleh oknum massa terhadap salah satu staf Radar Bogor.

Aksi mereka dipicu oleh tulisan di koran itu yang menampilkan judul “Ongkang-Ongkang Kaki Dapat Rp112 Juta”. Tulisan itu dinilai menyindir Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarnoputri—yang saat ini juga menjabat ketua umum PDIP.

Editor: Ahmad Islamy Jamil