Soal Iklan Prabowo, Ketua Bawaslu Sebut Pernah Ada Kasus dan Dinyatakan Melanggar

JAKARTA, iNews.id - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengkaji laporan iklan Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto yang diduga melibatkan anak kecil di televisi nasional. Iklan seperti kampanye tersebut dinilai telah melanggar Undang-Undang Pemilu.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, pihaknya telah menerima laporan tersebut dan sedang mengkaji syarat formal serta materiel laporan yang dilayangkan Radar Demokrasi Indonesia (RDI).

Baca Juga

Ukraina Klaim Serang Pangkalan Rusia, Jet Tempur MiG-31 hingga Sistem Rudal Pantsir-2 Hancur

"Kan baru masuk (laporannya), jadi temen-temen (pihak Bawaslu RI) akan lihat syarat formil dan materielnya terpenuhi atau tidak? Jangan kemudian ini bahwa ‘wah Bawaslu gak berani'," ujarnya di Jakarta, Kamis (23/11/2023).

Bagja mengungkapkan, berkaca pada putusan Bawaslu DKI Jakarta beberapa waktu lalu, iklan kampanye yang dilakukan sebelum pada masanya dinyatakan pelanggaran.

Baca Juga

Bawaslu Diminta Tidak Pandang Bulu Tindak Pelanggaran Pemilu 2024

"Jadi bukan berani atau gak berani. Ada kasusnya kok dan sudah diputuskan," katanya.

Iklan yang dimaksud tersebut yakni dilakukan Partai Amanat Nasional (PAN). Bawaslu DKI Jakarta menyatakan PAN telah melanggar peraturan administratif Pemilu 2024 lewat iklan video nyanyian 'PAN PAN PAN' yang ditayangkan di televisi dan media sosial.

Baca Juga

Apdesi Sesalkan Kades Deklarasi Dukungan Prabowo-Gibran: Dimanfaatkan Kelompok Tertentu

Bawaslu juga akan menunggu tindak lanjut dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait dengan iklan Prabowo tersebut. 

"Kalau kemudian tidak ditindaklanjuti oleh KPI, ya kami sudah menyatakan itu pelanggaran. Itu saja. Itu tugas dan wewenang Bawaslu menindak," ucapnya.

Baca Juga

Iklan Diduga Libatkan Anak-anak, Tim Kampanye Prabowo-Gibran Dilaporkan ke Bawaslu

Kata Bagja, pihaknya juga akan meminta keterangan ahli. Sebab, Prabowo dalam iklan tersebut berwujud artificial intelligence (AI).

"Ya pasti kalau kami ini minta keterangan ahli, kan gitu, itu prosesnya. Jadi jangan Bawalsu misalnya, saya tidak ini, bener ga ini AI?," ujarnya.

Baca Juga

Bawaslu Akan Periksa Panitia Deklarasi Kepala Desa Dukung Prabowo-Gibran

Sebelumnya, tim kampanye Capres Cawapres Prabowo Subianto-Gibran Raka Buming Raka dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Pemilu oleh RDI. Hal ini merupakan buntut dari tayangan iklan yang menampilkan Capres Prabowo Subianto.

Iklan tersebut dipermasalahkan karena melibatkan anak di bawah umur. Mulanya iklan itu menampilkan foto anak-anak di bawah umur dengan ajakan mengonsumsi makanan yang bernutrisi dan hidup sehat.

"Susu bikin kuat, makan siang bernutrisi, gizi anak terpenuhi, anak sehat ibu bahagia, makan siang susu gratis. Untuk anak Indonesia," tulis keterangan iklan tersebut.

Namun, diakhir tayangan terdapat Capres Prabowo dalam yang dibuat seperti anak-anak. Diduga, tayangan tersebut merupakan kampanye politik.

"Generasi sehat, Indonesia maju. Gibran Prabowo Bersama Indonesia Maju 2024," tulis tayangan yang memperlihatkan Prabowo.

Koordinator Nasional RDI Steve Josh Tarore mengatakan, tayangan itu jelas telah melanggar peraturan soal kampanye. Sebab, kata dia, dalam aturan kampanya tidak boleh melibatkan anak-anak.

"Video dan gambar itu sudah jelas terang-terangan dia melakukan kampanye dan melibatkan ada video atau gambar seorang anak-anak yang di bawah umur yang mana jelas-jelas itu sudah melanggar UU Pemilu," katanya usai melayangkan laporan di Kantor Bawaslu RI, Senin, (20/11/2023).

UU Pemilu yang dimaksud Steve yakni Nomor 7 Tahun 2017 pasal 280 Ayat 2 Huruf K. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak memiliki hak memilih.

Merujuk pada ketentuan UU Pemilu, untuk bisa dikatakan sebagai pemilih WNI yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Artinya, anak-anak tidak boleh dilibatkan dalam kegiatan kampanye politik.

'WNI yang tidak memiliki hak memilih kita bisa didefinisikan yang tidak punya hak memilih itu anak di bawah umur atau 17 tahun ke bawah," kata Steve.

Dalam laporannya, Steve melampirkan sejumlah bukti. Salah satunya video tayangan televisi yang menampilkan dugaan kampanye Prabowo melibatkan anak-anak. Dugaan pelanggaran selanjutnya yakni soal melakukan kampanye sebelum masanya.

"Itu jelas-jelas sudah melanggar, padahal kan tahapan kampanye itu tanggal 28 (November) dan itu sudah melanggar," ucapnya.

Dia berharap proses demokrasi ini bisa berjalan dengan baik tanpa adanya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pasangan capres cawapres.

"Jangan sampai di rong-rong ataupun ditunggangi, sebab pesta demokrasi saat ini kita harus warnai dengan baik ,damai supaya bisa menjalani proses-proses tahapan ini dengan baik," ujar Steve.

Editor: Donald Karouw