Soal Izin FPI, PBNU: Pemerintah Jangan Terkecoh Ikrar Setia Pancasila

Wildan Catra Mulia, Aditya Pratama ยท Sabtu, 30 November 2019 - 17:43 WIB
Soal Izin FPI, PBNU: Pemerintah Jangan Terkecoh Ikrar Setia Pancasila

Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU Robikin Emhas . (Foto: PBNU).

JAKARTA, iNews.id – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengingatkan pemerintah untuk bertindak cermat sebelum memutuskan perpanjangan izin ormas Front Pembela Islam (FPI). Jangan sampai pemerintah terkecoh dengan ikrar setia Pancasila yang tidak diikuti dengan tindakan nyata.

Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU Robikin Emhas menegaskan, tidak ada tawar-menawar dalam mengokohkan persaudaraan (ukhuwayah), baik persaudaraan sesama iman, antarwarga negara maupun persaudaraan kemanusiaan. Islam, kata dia, jelas dan tegas mengajarkan hal itu.

Kendati demikian, tidak boleh dilupakan bahwa Islam juga mengajarkan prinsip keadilan, kejujuran dan memegang komitmen atau janji. Para pendiri negara ini sudah berkomitmen dengan mengikat janji bersama untuk berdirinya suatu negara. Islam menyebut dengan istilah mu’ahadah wathaniyah. Apa itu, yaitu NKRI dengan Pancasila dan UUD NRI 1945.

”Semua anak bangsa terikat komitmen dan janji itu. Karena janji adalah utang dan hutang wajib dibayar. Tak pandang pribadi warga negara atau kumpulan orang yang berhimpun dalam LSM atau pun organisasi, termasuk organ negara. Itu tuntunan ajaran agama,” ujarnya merespons polemik Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI yang tak kunjung terbit, Sabtu (30/11/2019).

Menurut Robikin, dalam organisasi, komitmen tersebut tak cukup hanya dipegang oleh individu pimpinan organisasi dengan menuangkannya di atas kertas. Namun, harus terkonfirmasi dari ujaran, sikap dan perbuatan.

BACA JUGA: Izin Tak Kunjung Terbit, FPI: Apa karena Sikap Politik Selama Ini?

Jika nyata berdasarkan dokumen legal atau ujaran, sikap dan perbuatan suatu organisasi menganut idiologi yang bertentangan dengan Pancasila atau melawan konstitusi atau hendak menghapus sekat negara bangsa (khilafah), maka organisasi seperti itu tak layak mendapat legitimasi dari pemerintah Indonesia.

”Pemerintah tak boleh terkecoh dengan mendasarkan lembar surat pernyataan kesetiaan kepada Pancasila, UUD NRI 1945 dan NKRI. Pernyataan kesetiaan seperti itu harus ditindaklanjuti oleh keputusan organisasi melalui forum permusyawaratan tertinggi organisasi, apakah itu bernama muktamar, kongres, musyawarah nasional atau apapun namanya,” kata Robikin.

Jika tidak, kata dia, hal itu lebih terkesan sebagai siasat agar mendapat legitimasi administratif dari pemerintah. Suatu yang tak bisa dibenarkan.

”Perlu diingat, tenteram dan damainya bangsa dan negara merupakan sarana agar umat dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik,” ucapnya.

SKT FPI Nomor 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014 kedaluwarsa 20 Juni 2019. Namun hingga saat ini mereka belum mendapatkan izin perpanjangan. FPI merasa sudah melengkapi persyaratan yang diminta, namun izin itu tak kunjung keluar.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sebelumnya mengatakan, pemerintah masih membutuhkan waktu terkait perpanjangan izin FPI. Waktu tersebut dibutuhkan untuk lebih memperdalam berbagai persyaratan yang telah dipenuhi ormas pimpinan Rizieq Shihab itu.


Editor : Zen Teguh