Soal Kerusakan Hutan, Anggota DPR Nilai Menhut Raja Juli Kebagian Cuci Piring

JAKARTA, iNews.id - Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo menyoroti Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni terkait kerusakan hutan yang belakangan ini dianggap sebagai salah satu penyebab banjir dan longsor di pulau Sumatera. Menurut Firman, Raja Juli hanya kebagian 'cuci piring'.

Sebab, kata Firman, persoalan kerusakan hutan di Indonesia bukanlah masalah yang muncul dalam satu atau dua tahun terakhir. Kerusakan hutan, kata politisi Partai Golkar tersebut, terjadi karena akumulasi dari kebijakan dan praktik buruk yang berlangsung sejak era sebelumnya.

Prancis Minta NATO Gelar Latihan Perang di Greenland

"Pak Menteri (Raja Juli Antoni) ini cuci piring, makanya saya bela. Makanya waktu diminta (Muhaimin Iskandar) tobat nasuha, saya bela. Karena kejadian perusakan hutan ini, bukan satu tahun atau dua tahun. Setelah reformasi, hutan kita hancur,” kata Firman saat rapat kerja Komisi IV DPR bersama Menhut di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Firman mengingatkan, kerusakan ekologis terjadi jauh sebelum menteri yang menjabat saat ini mengemban tugasnya.

Titiek Soeharto Marah di Hadapan Raja Juli, Ada Truk Kayu Melintas saat Bencana Sumatra

Firman juga menyoroti kebijakan reforma agraria yang menurutnya turut berkontribusi terhadap kerusakan kawasan hutan dan memperburuk risiko bencana.

"Hentikan reforma agraria, ini juga salah satu penyebab kerusakan hutan kita,” kata dia.

Dia menggambarkan betapa rentannya kondisi geologis sejumlah kawasan di Indonesia. Bahkan Firman mengaku merasakan langsung risiko tersebut ketika melintasi wilayah rawan longsor.

“Saya miris Pak, jangankan yang di Sumatera, bahkan kami yang duduk di ruangan ini kadang-kadang takut waktu lewat Puncak, takut ada tanah longsor, mau lewat ke mana takut ada jalan tiba-tiba putus seperti yang di Aceh,” ujarnya.

Firman menyebut peristiwa bencana di Sumbar, Sumut dan Aceh seharusnya menjadi alarm bagi semua pihak untuk fokus pada penyelamatan lingkungan. Namun, dia menyayangkan masih adanya aktivitas pengangkutan kayu di tengah situasi krisis tersebut, meski dengan izin legal.

“Dalam situasi kondisi bencana sedemikian rupa masih ada yang mengangkut kayu, walaupun masih punya izin. Saya minta kepada Pak Menteri ditindak tegas. Kalau perlu dicabut izinnya karena mereka itu sense of crisis, itu pelecehan kepada negara. Pelecehan kepada rakyat yang ada di sana (Sumbar, Sumut dan Aceh),” katanya.

Editor: Reza Fajri