Soal Presidential Threshold, Arief Budiman Sebut Parpol Nonparlemen Bisa Usung Capres Lewat Skema Koalisi 25 Persen

JAKARTA, iNews.id - Dengan presidential threshold (PT) saat ini, partai-partai politik non parlemen nasional dinilai tetap bisa mengusulkan calon presiden/calon wakil presiden sendiri. Caranya dengan memakai skema koalisi 25 persen berbasis suara Pemilu 2019.

Hal itu dikemukakan Arief Budiman, Staf Khusus Ketua Umum DPP Partai Perindo yang juga Ketua Harian Komite Eksekutif Konvensi Rakyat Partai Perindo, dalam talkshow 'Mencermati Uji Presidential Threshold' di MNC News Channel, Kamis (3/2/2022).

Baca Juga

3 Motif Inggris dan Negara Baltik Gelar Simulasi Perang Melawan Rusia

"Kalau dikumpulkan, total persentase suara parpol-parpol non parlemen nasional itu mencapai 9,7 persen. Menggalang tambahan 15,3 persen lagi tentu bisa menjadi tawaran menarik dari kelompok partai non parlemen nasional untuk menawarkan nama capres/cawapres dalam proses kandidasi ke depan dengan tetap mencermati secara seksama pandangan-pandangan masyarakat," katanya.

Saat ini, sejumlah pihak menggugat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold/ PT) ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

Baca Juga

Jalin Silaturahmi, KSAU Berolahraga Bersama untuk Jaga Kesehatan

Mereka memprotes aturan PT dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi. 

Pasal tersebut mengatur bahwa pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Menurut para penggugat bahwa penghitungan yang berdasarkan hasil pemilu DPR sebelumnya adalah irasional dan telah menghilangkan esensi pelaksanaan Pemilu, sehingga bertentangan dengan UUD 1945.

Arief menjelaskan sistem kandidasi Pilpres tiap-tiap negara demokratis mempunyai ciri dan caranya masing-masing. 

Amerika Serikat, contohnya, capres yang memperoleh popular votes terbesar saja belum tentu menang, karena mereka menerapkan sistem Electoral Collage.

"Dalam konteks Indonesia, tentu kita sepakat bahwa konstitusi UUD Negara 1945 adalah aturan main paling tinggi tentang kontestasi Pilpres. Bilamana konstitusi kurang memberikan kejelasan, maka open interpretation harus ditata lagi di tingkat Undang-Undang," tuturnya.

Di tingkat pembahasan RUU itulah, lanjutnya, partai-partai wajib hukumnya mendengar aspirasi publik, terutama jika MK mengembalikan ketentuan PT ini ke pembuat UU untuk dibahas kembali.

Menurut Arief harus ada alasan yang jelas, kajian yang sistematik dan rasional tentang persentase PT.

Jangan sampai, kata dia, elit parpol melalui fraksinya di DPR sekadar mendasarkan keputusannya secara impresionistik, lalu baru lah dicari-cari dasar akademisnya. 

"Jangan hanya melandaskan pemikiran dengan sekadar mengatakan bahwa 20 persen sepertinya pas, 10 persen is nice to have, atau 15 persen saja karena tengah-tengah. Bahkan, jikapun 0 persen tetap saja harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan kekuasaan pemerintahan yang seimbang.

Lebih parah lagi, kalau pembahasan PT semata-mata dikendalikan oleh kalkulasi persentase kursi DPR demi meloloskan capres-capres yang tidak disukai pemilih, tidak jelas pemikiran politiknya bagi masa depan Indonesia, tidak kokoh sikap kebangsaannya, karena semata mengejar gengsi kekuasaan kepresidenan, tidak mempunyai perspektif yang solid terhadap posisi Indonesia pada percaturan politik global, dan tidak memiliki akar kuat di masyarakat.

Arief menyoroti jika tenggat penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Legislatif bersamaan dengan penetapan capres, maka sudah bisa dipastikan tidak akan ada dinamika dialektik dalam penentuan capres partai, karena para caleg partai pasti terkunci nasibnya di DCT.

Ia menegaskan, sepanjang partai-partai membangun proses kandidasi capres yang bermartabat, terukur, dan aspiratif dengan menjamin partisipasi publik, termasuk mengelola partisipasi segenap anggota partainya secara transparan, maka berapapun PT-nya tidaklah menjadi masalah.

"Dalam konteks Partai Perindo, kami menghormati proses di Mahkamah Konstitusi dan apabila perlu dibahas kembali di DPR, silakan fraksi-fraksi  patuh pada putusan MK," katanya.

Apapun yang diputuskan MK nanti, yang terpenting adalah proses kandidasi kepemimpinan nasional harus bermartabat dan menjunjung aspirasi rakyat. Partai politik yang sudah diamanahkan oleh Konstitusi untuk menjaring dan menentukan capres/cawapres wajib hukumnya memperhatikan dengan seksama aspirasi rakyat.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq