Sofyan Basir Ditahan KPK Kasus Suap PLTU Riau-1

Ilma De Sabrini ยท Senin, 27 Mei 2019 - 23:28 WIB
Sofyan Basir Ditahan KPK Kasus Suap PLTU Riau-1

Direktur Utama PT PLN (Persero) nonaktif Sofyan Basir resmi menjadi tahanan KPK, Senin (27/5/2019) malam. (Foto: ANTARA)

JAKARTA, iNews.id – Direktur Utama PT PLN (Persero) nonaktif Sofyan Basir ditahan KPK. Sofyan ditahan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

”SFB (Sofyan Basir) ditahan 20 hari pertama di Rutan cabang KPK di belakang gedung MP Kav K-4," kata Juru Bicara Febri Diansyah di Jakarta, Senin (27/5/2019).

Sofyan memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka Senin petang. Dia tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 18.57 WIB, seusai menghadiri persidangan di Kejaksaan Agung (Kejagung).

Sofyan tampak mengenakan celana panjang hitam dan kemeja putih dibalut dengan jaket coklat muda. Dia terlihat santai memasuki gedung komisi antirasuah dengan sejumlah pengawalan dari petugas keamanan. Dia pun masih enggan memberikan keterangan terkait kedatangan ke KPK.

Sofyan keluar dari Gedung KPK pukul 23.29 WIB. Kali ini, dia telah menggunakan rompi oranye. Oleh petugas KPK dia digiring ke mobil tahanan.

Dalam perkara ini KPK menduga Sofyan Basir telah membantu mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih dan kawan-kawan dalam memuluskan langkah pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo untuk mendapatkan tender proyek PLTU Riau-1.

KPK juga menduga pada 2016 Sofyan menunjuk Kotjo untuk mengerjakan megaproyek listrik itu. Padahal, ketika itu belum terbit Peraturan Presiden (PP) Nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN (Persero) menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK),

Atas perbuatan itu, Sofyan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat 2 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Editor : Ahmad Islamy Jamil