Soroti Jalan Rusak di Lampung, Politisi Muda Partai Perindo: Eksekutif dan Legislatif di Daerah Harus Peka
“Ibaratnya jalan rusak itu seperti simtom atau gejala batuk-batuk. Orang batuk-batuk, kalau sekadar dikasih obat batuk memang gejalanya hilang, tapi penyakitnya belum tentu hilang. Begitu efek obatnya hilang, batuknya kambuh lagi. Jangan sampai jalan diperbaiki, besok rusak lagi dan tidak ada yang pantau lagi,” ujarnya.
Selain didampingi Menteri PUPR, Michael menambahkan, seharusnya Menteri Dalam Negeri juga turut turun dan meninjau lokasi-lokasi tersebut. Wewenang membina dan mengawasi pemerintahan daerah ada di dalam Kementerian Dalam Negeri.
“Kalau sekadar mau perbaiki jalan rusak, betul itu urusan PU, tapi kalau mendalami kesigapan pemerintah daerah dan proses penganggaran yang baik untuk memastikan jalan tidak rusak, itu urusan pemerintahan dalam negeri. Selain atensi Pak Basuki, saya berharap Pak Tito juga serius membenahi pemerintah daerah yang ada,” terang Michael.
Diketahui jalan rusak di Lampung ini terungkap setelah video viral dari pemuda Lampung yang menyindir kondisi infrastruktur daerahnya. Michael mempertanyakan apakah sebenarnya kondisi kerusakan serupa juga ada di berbagai daerah lainnya di Indonesia.
“Jangan-jangan di banyak daerah lain di Indonesia juga terdapat jalan rusak, seperti di Lampung. Kebetulan, tidak ada yang memviralkannya saja. Kembali lagi, artinya pembenahan sistemik administrasi pemerintahan daerah harus dilakukan. Jangan sampai hanya Lampung saja yang jadi sorotan sesaat hanya karena sedang viral,” kata Michael.
Michael juga meyakini permasalahan jalan rusak, bukan hanya sekadar urusan kemampuan keuangan daerah. Kalau fungsi penganggaran dan pengawasan berjalan baik, seharusnya ada prioritas yang tepat sasaran terhadap dana pajak rakyat yang digunakan pemerintah
“Dana APBD dari tahun ke tahun meningkat. Bantuan Pusat melalui Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus juga naik signifikan beberapa tahun ke belakang. Artinya, ada yang lebih fundamental dalam permasalahan jalan rusak di Lampung, yaitu efektifitas dan efisiensi roda pemerintahan. Ini yang harus secara serius dibenahi agar tidak terjadi lagi baik di Lampung atau daerah lainnya di Indonesia,” tutur Michael.
Editor: Muhammad Fida Ul Haq