Suap Pejabat di Kementerian PUPR Sistematis

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, sebaran dugaan suap pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terjadi sistematis dan mengganggu kepentingan orang banyak.

Kasus tersebut terkait proyek Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan proyek lain yang melibatkan PT Wijaya Kesuma Emindo (WKE) dan PT Tasjida Sejahtera Perkasa (TSP).

Baca Juga

Perilaku Militer China Berisiko Picu Insiden Tak Disengaja dengan Jepang

"Ketersediaan air minum adalah kebutuhan dasar yang semestinya diperhatikan dan diawasi secara maksimal," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jakarta, Minggu (30/12/2018).

Dalam kasus tersebut selain menyita sejumlah uang, KPK juga menyita satu unit mobil CRV Tahun 2018 berwarna hitam dari rumah salah satu tersangka. Diduga mobil tersebut diberikan terkait salah satu proyek SPAM terhadap tersangka ARE.

Baca Juga

Suap di Kementerian PUPR, KPK Pertimbangkan Hukuman Mati

"Niat baik pemerintah untuk mengalokasikan anggaran terhadap proyek-proyek infrastruktur dan prioritas nasional jangan sampai disalahgunakan oleh pejabat-pejabat di Kementerian PUPR," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, tengah mempelajari penerapan hukuman mati dalam kasus tersebut. Hukuman mati bisa diterapkan jika menyengsarakan banyak orang.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 2 Undang Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Kami lihat dulu nanti apa dia masuk kategori Pasal 2 korupsi pada bencana alam yang menyengsarakan hidup orang banyak itu. Kalau menurut penjelasan di Pasal 2 itu memang bisa dihukum mati, kalau dia korupsi pada bencana yang menyengsarakan orang banyak, nanti kami pelajari dulu," ujar Saut di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (30/12/2018) dini hari.

Editor: Kurnia Illahi