Survei ASI: 60 Persen Publik Tolak Politik Dinasti

JAKARTA, iNews.id - Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) merilis hasil survei terbaru. Hasilnya sebanyak 60 persen publik menilai dinasti politik dapat mengancam demokrasi Indonesia. 

"Sebanyak 60,0 persen publik di Pulau Jawa mengatakan bahwa politik dinasti membahayakan masa depan demokrasi, sementara yang mengatakan tidak membahayakan masa depan demokrasi 29,7 persen, adapun yang mengaku tidak tahu/tidak jawab 10,3 persen,” kata Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an di Hotel Alia Cikini Menteng, Senin (11/12/2023).

Baca Juga

Pertama di Dunia, Australia Larang Media Sosial untuk Anak-Anak di Bawah Usia 16 Tahun

Survei ini digelar di Pulau Jawa dengan cakupan enam provinsi (Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur pada periode 28 November-5 Desember 2023.

Survei digelar secara tatap muka dengan metode penarikan sampel multistage random sampling. Survei bertajuk Peta Elektoral Pilpres 2024 di Pulau Jawa menggunakan sampel 1.200 responden, margin of error (MoE) adalah +/- 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Baca Juga

Survei LSI: Mayoritas Publik Yakini Potensi Terjadinya Kecurangan di Pemilu 2024

Sementara itu, Ali menjelaskan peta elektabilitas ketiga pasangan calon (paslon) capres-cawapres di Pulau Jawa, masih bersifat dinamis. Ia mengatakan, peta elektoral di Pulau Jawa masih dinamis karena dua hal. 

“Paling tidak ada dua alasan mengapa peta elektoral di Pulau Jawa masih dinamis. Pertama, karena antara satu paslon dengan paslon lainnya jarak intervalnya tidak terlalu jauh. Kedua, undecided voters (belum menentukan pilihan) masih 8,7 persen, dan swing voters masing sangat tinggi 44,0 persen,” katanya.

Baca Juga

Survei LPI Ungkap Ganjar-Mahfud Paling Peduli Isu Buruh, PPP: Rekam Jejak Sudah Teruji

Editor: Faieq Hidayat