Survei SMRC: 75 Persen Masyarakat Tak Suka Presiden Jokowi Bangun Dinasti Politik 

JAKARTA, iNews.id - Sebanyak 75 persen publik tidak suka Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun dinasti politik. Hal ini berdasarkan hasil survei Saiful Mujani Research And Consulting (SMRC).

Saat ini anak Jokowi, Gibran Rakabuming menjadi Wali Kota Surakarta sekaligus Cawapres pendamping Prabowo Subianto, menantunya Bobby Nasution, menjadi Wali Kota Medan, dan anak bungsunya, Kaesang Pangarep, diangkat menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Baca Juga

Israel Gunakan Video dari Genosida Gaza untuk Pasarkan Senjata ke Negara-negara Eropa dan Asia

"Sebanyak 68 persen menyatakan percaya pandangan bahwa Jokowi sedang membangun politik dinasti. Dari yang tahu itu juga, 75 persen menyatakan tidak suka Presiden Jokowi membangun politik dinasti," ujar Saiful Mujani dalam keterangannya Kamis, (16/11/2023).

Saiful menjelaskan bahwa politik dinasti adalah kekuasaan yang diperoleh melalui atau karena ikatan darah. Politik dinasti adalah kekuasaan yang turun-temurun, seperti dari ayah ke anak.

Baca Juga

Survei LPI: Ganjar-Mahfud Unggul Head To Head Prabowo-Gibran dan Anies-Cak Imin

"Dalam hubungan ini, ada pihak yang ingin mendapatkan kekuasaan dan di pihak lain ada yang sedang berkuasa," jelasnya.

Menurut dia, politik dinasti tidak terjadi jika tidak ada pihak yang sedang berkuasa. Seseorang bisa menjadi pejabat publik seperti gubernur dan bupati, dikatakan punya karakteristik dinasti apabila ia memperoleh kekuasaan atau jabatan tersebut terkait dengan pihak yang sedang berkuasaan.

Baca Juga

Survei: Mayoritas Masyarakat Nilai ada Konflik Kepentingan dalam Putusan Anwar Usman

"Di mana pihak yang sedang berkuasa itu memiliki hubungan darah dengan yang sedang mencari kekuasaan tersebut," katanya.

Dalam demokrasi, lanjut Saiful, pejabat eksekutif seperti presiden, gubernur, dan bupati memang dipilih oleh rakyat. Memang berbeda antara politik dinasti dalam sistem kerajaan dan sistem demokrasi.

Baca Juga

Survei PWS: Elektabilitas Partai Perindo 4,3 Persen, Lolos Parlemen 2024

Sementara, dalam sistem kerajaan, tidak ada pemilihan terhadap orang yang mau mendapatkan jabatan tersebut, tapi ditunjuk oleh sang raja. Sedangkan, dalam demokrasi, seseorang menjadi pejabat publik harus melalui pemilihan umum.

"Karena itu, dalam demokrasi, di mana seseorang menduduki jabatan melalui pemilihan umum bisa masuk dalam praktik politik dinasti apabila dalam prosesnya ada unsur hubungan darah antara yang sedang berkuasa dengan yang sedang mencari jabatan tersebut," jelasnya.

Survei ini dilakukan pada 29 Oktober–5 November 2023 terhadap 2.400 responden yang berusia 17 tahun atau lebih. Sampel sebanyak 2.400 responden dipilih secara acak dari populasi tersebut.

Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar ± 2,3% pada tingkat kepercayaan 95% (asumsi simple random sampling).

Editor: Faieq Hidayat