Tegas! Yassierli Minta Pejabat Kemnaker Siap Dicopot jika Terlibat Korupsi

JAKARTA, iNews.id - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli bersikap tegas mengenai perilaku korupsi di jajarannya. Dia meminta seluruh pejabat dan jajaran siap dicopot jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Hal ini disampaikan Yassierli saat menanggapi kasus yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel.

Baca Juga

Maduro: AS Ingin Ubah Rezim di Venezuela dan Menjadikannya Negara Jajahan!

Diketahui, Noel terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 ke sejumlah perusahaan.

Baca Juga

Wamenaker Noel Ebenezer Ditangkap KPK, Prabowo Tak akan Lindungi

"Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo bahwa tidak ada toleransi atas perilaku koruptif, maka saya sudah meminta pejabat beserta jajaran di Kemnaker untuk menandatangani Pakta Integritas dan siap dicopot apabila melakukan tindakan korupsi," kata Yassierli di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (21/8/2025).

Yassierli mengaku prihatin atas kasus yang menimpa wakilnya tersebut. Menurutnya, peristiwa ini menjadi pukulan berat bagi Kemnaker sejak dirinya dilantik.

"Bagi saya dan keluarga besar Kemnaker, ini adalah pukulan yang berat, terlebih sejak saya dilantik menjadi Menteri Ketenagakerjaan atau dalam 10 bulan terakhir, saya sedang melakukan banyak pembenahan dan penataan khususnya terkait integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan," ujarnya.

Dia menegaskan, khusus dalam layanan Sertifikasi K3, pihaknya sudah melaksanakan Pakta Integritas bersama hampir seribu perusahaan jasa K3 (PJK3) di Indonesia agar tidak ada praktik suap, pemerasan, maupun gratifikasi.

"Kami meminta masyarakat untuk aktif melaporkan apabila masih ada praktik tersebut. Peristiwa ini harus dijadikan pembelajaran bersama, dan saya berharap ke depan tidak ada lagi insan Kemnaker yang terlibat praktik korupsi atau penyimpangan dalam bentuk apa pun," kata dia.

Saat ini, Noel dan sejumlah pihak lain yang terjaring OTT masih diperiksa intensif di Gedung Merah Putih KPK. Lembaga antirasuah memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka.

Editor: Reza Fajri