Terbitkan Kepmen Penataan Pipa/Kabel Bawah Laut, KKP: Untuk Jaga Kedaulatan Negara

iNews ยท Selasa, 23 Maret 2021 - 22:48:00 WIB
Terbitkan Kepmen Penataan Pipa/Kabel Bawah Laut, KKP: Untuk Jaga Kedaulatan Negara
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menerbitkan Kepmen KP Nomor 14 Tahun 2021 untuk mengatur penataan pipa atau kabel bawah laut. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, iNews.id - Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 14 Tahun 2021 diterbitkan untuk mengatur penataan pipa atau kabel bawah laut. Hal tersebut dinilai akan memberikan keuntungan bagi negara mulai dari ekonomi, kelestarian ekosistem laut hingga kedaulatan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selaku pembuat kebijakan tersebut mulai menyosialisasikan Kepmen tersebut. Sosialisasi sempat dihadiri Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

"Kepmen ini menjadi sangat penting. Kenapa? Kami lihat melibatkan semua kementerian dan lembaga. Kemudian ada beberapa kata kunci di sana. Yang pertama dari aspek kedaulatan, kemudian aspek keekonomian, dan seterusnya," ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP TB Haeru Rahayu di Jakarta, Selasa (23/3/2021).

TB Haeru menjelaskan, regulasi penataan pipa dan kabel di bawah laut menunjukkan keseriusan pemerintah melalui KKP dalam mengelola ruang laut dengan bijak. Kesemrawutan  pipa dan kabel yang sudah lama terjadi akhirnya bisa teratasi dengan adanya regulasi ini.

Setelah Kepmen KP 14/2021 terbit, KKP bersama kementerian dan lembaga terkait kini menggodok bisnis proses perizinan berusaha di ruang laut. Targetnya dalam dua bulan ke depan proses bisnis sudah selesai sehingga pemanfaatan ruang laut bisa lebih optimal. 

"Bijak itu artinya kombinasi antara keberlanjutan dengan tetap kita melihat ekosistem. Kemudian kita juga melihat kesejahteraan dengan kita juga mengupayakan keekonomian. Dua koridor ini harus kita coba jembatani supaya kita bisa mempersiapkan NSPK-nya sebaik mungkin," ujar Tebe. 

Berdasarkan Kepmen KP 14/2021 yang ditetapkan pada 18 Februari 2021, Kementerian Pertahanan (Kemhan) kini dilibatkan dalam proses bisnis perizinan. Kemhan berperan mengeluarkan security clearance yang menjadi rekomendasi pelaksanaan kegiatan pemasangan pipa maupun kabel bawah laut.  

Editor : Rizal Bomantama

Halaman : 1 2

Bagikan Artikel: