Tersangka Suap, Rizal Djalil Punya Kekayaan Rp8,3 Miliar dan Utang Rp2 Miliar

Ilma De Sabrini ยท Kamis, 26 September 2019 - 05:44 WIB
Tersangka Suap, Rizal Djalil Punya Kekayaan Rp8,3 Miliar dan Utang Rp2 Miliar

Anggota BPK Rizal Djalil. (Foto: ANTARA)

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Rizal Djalil selaku Anggota IV BPK sebagai tersangka penerima suap dalam proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian PUPR.

Mantan ketua BPK itu diduga telah menerima suap dari Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama (MD), Leonardo Jusminarta Prasetyo (LJP). Berdasarkan Laporan Harya Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Rizal tercatat memiliki harta sebanyak Rp 8.397.579.751. Harta tersebut dilaporkan Rizal pada 8 Juni 2018 untuk periode 2017.

Dalam LHKPN itu disebutkan, Rizal memiliki tujuh tanah dan bangunan senilai Rp7.834.000.000. Tanah dan bangunan tersebut tersebar di Kerinci, Kota Sungai Penuh, Badung, dan Jakarta Selatan.

Kekayaan dari unsur alat transportasi dan mesin, Rizal hanya memiliki satu unit mobil Toyota Harrier Jeep keluaran tahun 2011 yang dia dapatkan dari hasil sendiri. Mobil itu senilai dengan Rp320 juta.

Adapun harta bergerak lainnya berjumlah Rp800 juta; kas dan setara kas Rp1.663.579.751, serta harta lainnya senilai Rp500 juta. Rizal tidak memiliki surat berharga. Namun, dia memiliki utang sebanyak Rp2 miliar.

BACA JUGA: KPK Cegah Mantan Ketua BPK Rizal Djalil ke Luar Negeri

Rizal selaku anggota IV BPK diduga telah menerima uang suap sejumlah Rp1,3 miliar dalam bentuk dolar Singapura. Uang itu sebagai tanda jasa Rizal telah memberikan proyek SPAM Jaringan Distribusi Utama (JDU) Hongaria dengan pagu anggaran Rp79,27 miliar kepada PT MD. Rizal mendapatkan proyek itu setelah upaya lobi-lobi dengan Direktur SPAM agar dirinya dapat ikut pelaksanaan proyek di lingkungan SPAM.

Atas perbuatannya, Rizal disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Sementara, Leonardo sebagai pihak yang diduga pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.


Editor : Ahmad Islamy Jamil