Tesso Nilo Riau Mau jadi Taman Nasional, Warga Tergusur Ngadu ke DPR

Baca Juga

Momen Bahlil Marahi Dirjen-Dirut PLN di DPR: Habis Ini Ketemu Saya, Masih Mau Jadi Dirjen?

"Ya tentu kita sangat menghormati niat baik pemerintah untuk membentuk Taman Nasional, tapi di saat yang sama ternyata di kawasan yang dengan SK tersebut baru ada penunjukan, di situ ternyata sudah ada hunian. Huniannya bukan hunian liar, huniannya hunian masyarakat yang sudah memiliki sertifikat hak milik. Ada 1.762 SHM di sini, ada koperasi, ada rumah warga, ada sekolah-sekolah, ada instansi pemerintah ya di situ," ujarnya.

Aher pun berharap program negara bisa berjalan tetapi hak-hak masyarakat juga tidak boleh diambil secara paksa. Sebab, selama ini masyarakat di sana pengelolaannya legal dan mempunyai sertifikat karena hak milik (SHM). 

“Transmigrasi tentu legal, program pemerintah di masa orde baru. Nah persoalannya muncul kemudian masyarakat yang menggarap lahan-lahan transmigrasi, sama juga lahan tersebut juga menjadi TNTN juga ya, padahal mereka datang ke situ atas program negara, pemerintah saat itu, dan sudah menggarap dan kemudian digarapan tersebut akan dijadikan Taman Nasional Juga perlu penyelesaian. Itu aja persoalannya saya kira,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua BAM DPR RI Adian Napitupulu menyoroti ketimpangan pengelolaan kawasan hutan di sekitar Tesso Nilo. Dia mengungkap bahwa sekitar 156.000 hektare kawasan TNTN saat ini dikuasai pemegang izin Hutan Tanaman Industri (HTI), sementara 356.000 hektare lainnya dikuasai pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH).

“Nah ini harus kita dudukkan agar rakyat tidak dianggap sebagai perambah yang menggunduli hutan. Tidak. kenapa? Kalau tadi disampaikan juga data lainnya, kalau tidak salah itu ada 2,1 juta hektare pemegang HPH dan HTI di seluruh Riau, kalau rata-rata menebang 100 pohon berarti berapa tuh? 200 juta pohon sudah ditebang dari tahun awal 80-an sampai sekarang," tutur Adian.

"Semua itu harus dipertanggung jawabkan. jangan kemudian ketika hutan gundul lalu masyarakat masuk, masyarakat dikambing hitamkan seolah-olah penggundulan itu karena mereka,” sambungnya. 

Ia juga menyebut keberadaan masyarakat di kawasan itu didukung oleh kebijakan pemerintah daerah. Bahkan pada 1998-1999, Bupati Indragiri Hulu mengeluarkan surat resmi untuk membentuk koperasi dan membagikan lahan dua hektare per keluarga untuk ditanami sawit.

Editor: Puti Aini Yasmin