Tim Hukum Prof Dasaad Bantah Hak Jawab Ketua Dewan Etik PERKI, Soroti Kewenangan Sidang 

JAKARTA, iNews.id - Tim hukum Prof. Dr. dr. Dasaad Mulijono, Sp.JP(K) membantah hak jawab Ketua Dewan Etik Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI), dr. Muhammad Munawar, yang dimuat sejumlah media pada 6–7 November 2026. Tim hukum menilai penjelasan tersebut belum menjawab persoalan mendasar terkait kewenangan lembaga, dasar pengaduan pasien, serta hak pembelaan diri dalam proses sidang etik. 

“Penegakan disiplin tenaga medis merupakan kewenangan Majelis Disiplin Profesi (MDP), bukan dewan etik di tingkat perhimpunan. Karena itu, kami mempertanyakan dasar kewenangan Dewan Etik PERKI dalam menyelenggarakan sidang yang berpotensi melampaui fungsi pembinaan dan pengawasan,” ujar tim hukum yang dikoordinasikan oleh Rustiwahyuni, S.H., dalam pernyataan resminya.

Baca Juga

Kebutuhan Dokter Belum Terpenuhi, Kemenkes Kaji Skema Klinik Koperasi Merah Putih

Tim hukum merujuk pada UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta AD/ART IDI dan Ortala MKEK. Mereka juga mempersoalkan pelaksanaan sidang secara in absentia setelah dua kali pemanggilan, sementara menurut ketentuan organisasi yang dirujuk, pemanggilan seharusnya dilakukan sebanyak tiga kali. Ketidakhadiran Prof. Dasaad disebut telah disertai surat pemberitahuan alasan. 

Selain persoalan kewenangan, tim hukum mempertanyakan dasar pengaduan yang menjadi awal pemeriksaan etik. Mengacu pada Pasal 305 ayat (1) UU Kesehatan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin diajukan oleh pasien atau keluarga pasien yang kepentingannya dirugikan. Sementara itu, menurut tim hukum, enam pasien yang telah dimintai keterangan oleh penyelidik Bareskrim Polri menyatakan tidak pernah mengajukan pengaduan maupun meminta second opinion atas tindakan medis Prof. Dasaad. 

Baca Juga

Dokter Tirta Mendadak Posting Ijazah SD hingga S2 di Medsos, Alasannya Mengejutkan!

Tim menegaskan bahwa persoalan yang diperdebatkan bukan keberadaan pasien, melainkan ada atau tidaknya pengaduan yang menjadi dasar pemeriksaan. Mereka juga menyoroti penggunaan CD rekam medis tanpa persetujuan pasien yang menurut Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, berpotensi memunculkan dugaan persoalan hukum baru.