Tim Hukum Prof Dasaad Bantah Hak Jawab Ketua Dewan Etik PERKI, Soroti Kewenangan Sidang 

Proses pemeriksaan pada 15 Desember 2025 turut dipersoalkan. Tim hukum menyebut Prof. Dasaad mengalami perundungan, tidak diperbolehkan didampingi kuasa hukum, serta tidak diizinkan melakukan perekaman. Bahkan, ketika meminta bukti pengaduan pasien, Prof. Dasaad disebut justru mendapat respons berupa bentakan. 

Baca Juga

JPU Kerap Berganti, Dokter Richard Lee Berharap Dituntut Bebas Pekan Depan

Persoalan semakin berkembang setelah terbitnya Surat Keputusan (SK) pada 21 Januari 2026 yang disebut merekomendasikan penolakan sertifikat kompetensi tambahan dan pencabutan sertifikat kompetensi spesialis jantung Prof. Dasaad. Tim hukum menyatakan SK tersebut tidak pernah diserahkan langsung kepada yang bersangkutan dan baru muncul sebagai alat bukti dalam persidangan PTUN Jakarta pada Mei 2026. 

Di sisi lain, tim hukum merujuk pada pernyataan Ketua MDP pada 5 Mei 2026 yang disebut untuk kedua kalinya menyatakan tidak ditemukan pelanggaran disiplin maupun pengaduan pasien. Hal ini dinilai memperkuat pertanyaan mengenai dasar pemeriksaan etik yang tetap berjalan. 

Baca Juga

Olahraga Ringan Setelah Makan Bantu Kendalikan Lonjakan Gula Darah, Begini Kata Dokter

Tim juga mengacu pada Surat PB IDI dan MKEK Nomor 2218/PB/A.2/10/2026 tertanggal 19 Oktober 2026 yang menyatakan perkara telah kedaluwarsa serta menegaskan fungsi dewan etik perhimpunan dalam pembinaan dan pengawasan. Dugaan penyalahgunaan wewenang atau abuse of power dalam penerbitan SK tersebut kini disebut tengah dalam penyelidikan Bareskrim Polri. 

Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, sebelumnya turut menegaskan bahwa kewenangan penanganan pengaduan pelanggaran disiplin profesi berada pada MDP.

Baca Juga

Punya Riwayat Kanker Payudara dalam Keluarga? Dokter Ingatkan Jangan Asal Tes Genetik

“Berdasarkan Pasal 305 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pengaduan diajukan oleh pasien atau keluarganya yang kepentingannya dirugikan dan ditujukan kepada MDP. Dewan Etik PERKI tidak memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran disiplin,” ujarnya. 

Tim hukum juga mengungkap bahwa persoalan permohonan sertifikat kompetensi tambahan bidang kardiologi intervensi Prof. Dasaad telah berlangsung sejak 2016 dan kembali terjadi pada 2021. Mereka turut menyoroti beredarnya narasi dugaan pelanggaran etik di sejumlah grup WhatsApp internal perhimpunan sejak November 2025 yang dinilai berpotensi menjadi bentuk trial by publication. 

Editor: Maria Christina