Tim Khusus Penyelesaian 13 Kasus Pelanggaran HAM Berat Dibentuk, Dipimpin Otto Hasibuan

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah membentuk tim khusus untuk mencari solusi penyelesaian 13 kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang hingga kini belum tuntas. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, ditunjuk untuk memimpin tim tersebut.

Tim khusus ini dibentuk untuk mempercepat penanganan belasan perkara yang belum berhasil dibawa ke pengadilan.

Baca Juga

Komnas HAM Turun Tangan Usut Kericuhan Kenduri Maulid di Pidie, 1 Warga Tewas Tertembak

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan pembentukan tim merupakan tindak lanjut instruksi Presiden untuk mencari solusi atas penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia.

"Kami menyelenggarakan rapat koordinasi untuk membahas masalah penanganan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi dalam sejarah negara kita ini dari tahun 1965 sampai dengan sekarang ini," ujar Yusril dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).

Baca Juga

Ini 4 Pelanggaran HAM yang Ditemukan Komnas HAM di Kasus Kematian Dokter Icha

Yusril mengungkapkan, dari total 17 kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang telah diproses, baru empat perkara yang berhasil dibawa ke pengadilan. Keempatnya yakni kasus Timor Timur, Tanjung Priok, Abepura, dan Paniai.

Namun, seluruh terdakwa dalam perkara tersebut dinyatakan bebas karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran HAM berat.

Baca Juga

Komnas HAM Temukan Unsur Pelanggaran HAM di Kematian Dokter Icha, Terbitkan 3 Rekomendasi

Sementara itu, 13 perkara lainnya belum memasuki tahap persidangan. Kasus-kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan Komnas HAM sebelum berkasnya diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti.

Adapun 13 kasus tersebut meliputi Peristiwa 1965-1966 yang penyelidikannya telah berlangsung sejak 2012, Penembakan Misterius (Petrus), Talangsari, Rumoh Geudong, dan Pos Sattis di Aceh.

Baca Juga

Menteri Pigai Perintahkan Kanwil HAM Cek Ponpes di Sukoharjo soal Penggeledahan Polisi

Selain itu, terdapat kasus Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998, Kerusuhan Mei 1998, Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999, Simpang KKA, Wasior 2001, Jambu Keupok di Aceh, serta Peristiwa Wamena.

Yusril menilai belum tuntasnya penanganan perkara tersebut dipengaruhi perbedaan pandangan mengenai kriteria suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Kendala lainnya adalah proses penyelidikan dan penyidikan yang ditangani dua institusi berbeda sehingga koordinasi penanganan perkara tidak mudah.

Baca Juga

DPR Desak Komnas HAM Investigasi Penggerebekan Ponpes Sukoharjo, Ada Dugaan Langgar HAM

"Penyelidikannya ada pada Komnas, penyidikannya ada pada Kejaksaan. Jadi apa yang diselidiki diserahkan penyidik," jelasnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah membentuk tim khusus yang bertugas menyusun mekanisme dan merumuskan langkah penyelesaian bagi 13 kasus yang masih tertunda.

Tim tersebut akan melibatkan sejumlah unsur, di antaranya Kejaksaan Agung, Komnas HAM, Kepolisian, kalangan akademisi, hingga mantan hakim.

"Pada hari ini kami sudah menemukan solusinya. Mudah-mudahan setelah Pak Otto bekerja ada formulanya, 13 kasus yang mandek bisa jalan lagi," pungkasnya.

Editor: Rizky Agustian