Tim Pengawas Haji 2026 Resmi Dibentuk, Dipimpin Langsung Petinggi DPR
Ia menjelaskan, Panja tersebut membahas berbagai dinamika di lapangan sehingga membutuhkan perpanjangan waktu, termasuk penyesuaian kuota berdasarkan daftar tunggu di tiap provinsi serta negosiasi dengan pihak Arab Saudi.
“Semua hal diselenggarakan agar pelayanan terhadap jamaah dapat maksimal. Komisi VIII tentu mengingatkan potensi yang akan membuat pelayanan tidak maksimal atau ada hambatan,” ujarnya.
Alarm DPR: Target Ambisius Pengelolaan Dana Haji, Realisasi Jauh Panggang dari Api
Editor: Puti Aini Yasmin