Tjahjo Kumolo Ingin BNPT Perangi Radikalisme ASN

JAKARTA, iNews.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mendorong peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk mencegah munculnya benih radikal dan intoleransi di lingkungan aparatur sipil negara (ASN). Keterlibatan ini penting terutama karena radikalisme masih jadi salah satu tantangan utama yang dihadapi Indonesia.

Tjahjo menilai keterlibatan BNPT dalam penanganan radikalisme dengan melakukan penguatan wawasan kebangsaan pada ASN akan menjadi kunci keberhasilan pemerintah dalam mencegah munculnya radikalisme ASN. Menurut dia, pengaruh lingkungan, globalisasi, revolusi 4.0, dan media sosial merupakan beberapa faktor penyebab timbulnya radikalisme dan intoleransi di Indonesia.

“Radikalisme dan intoleransi dapat diatasi dengan mengajak semua elemen bangsa untuk bersikap rendah hati dalam beragama dan menerima serta mensyukuri keanekaragaman Indonesia,” kata Tjahjo Kumolo saat melakukan kunjungan kerja ke kantor BNPT, Bogor, Jumat (10/7/2020).

Shutdown Pemerintah AS di Era Trump Terlama Sepanjang Sejarah

Kementerian PANRB bekerja sama dengan BNPT dan instansi lain untuk melakukan tindakan pencegahan paham intoleransi dan radikalisme di lingkungan ASN. Menurut Tjahjo, Kementerian PANRB tidak bisa menangani masalah radikalisme ASN sehingga sinergi dan kolaborasi sangat penting.

Pada 2019, pemerintah telah melakukan upaya pencegahan dengan menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 instansi pemerintah, yaitu Kementerian PANRB, Kemendagri, Kemenag, Kemendikbud, Kemenkominfo, Kemenkumham, BNPT, BIN, BKN, BPIP, dan KASN tentang Penanganan Radikalisme Dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan Pada Aparatur Sipil Negara.

Polisi: Butuh Peran Aktif Masyarakat Cegah Radikalisme

Kementerian Komunikasi dan Informatika menginisiasi portal aduanasn.id. Portal tersebut menampung aduan masyarakat terkait praktik intoleransi dan radikalisme yang dilakukan ASN.

Tjahjo mengatakan, keberadaan radikalisme dikarenakan nilai Pancasila terdegradasi. Selain itu, pemahaman terhadap agama yang belum banyak dan wawasan kurang luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya berkaitan dengan kebhinekaan di Indonesia.

Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, program antisipasi penanganan ASN terpapar radikalisme dan intoleran menjadi fokus BNPT. Menurut mantan Kadiv Humas Polri ini, obat dari radikalisme yaitu ideologi Pancasila. Untuk itu BNPT tidak ingin ada kelompok yang tidak paham dengan ideologi Pancasila, terutama kaum milenial.

“Kita ingin yakinkan bahwa ideologi Pancasila adalah yang terbaik dan mudah-mudahan dapat dipahami kaum milenial, karena saat ini mereka banyak konsumsi ideologi dari internet. Generasi muda harus diselamatkan dari pandangan miring yang seolah-olah benar,” tuturnya.

Boy menceritakan, saat dilantik pada Mei 2020 menjadi Kepala BNPT, Presiden Joko Widodo memberi beberapa pesan yang harus dijalankan seperti memperluas program deradikalisasi terhadap narapidana dan mantan narapidana teroris dan meningkatkan kerja sama dengan pihak lain demi mereduksi paham radikal

Editor: Zen Teguh