Wamensesneg Temui Massa Guru Madrasah yang Minta Diangkat Jadi PPPK

JAKARTA, iNews.id - Wakil Menteri Sekretariat Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menerima perwakilan organisasi guru madrasah di Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg), Jakarta, Kamis (30/10/2025). Sebelumnya, massa guru ini menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Kepresidenan hingga Patung Kuda, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, para guru menuntut afirmasi pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Baca Juga

9 Bandara Paling Menantang di Dunia, Mayoritas di China dan Bolivia

Juri mengatakan, aspirasi dari para guru akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun, dia menyebut Presiden Prabowo saat ini sedang berada di luar negeri untuk mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di Korea Selatan.

"Tuntutannya, tadi sudah disampaikan, bahwa organisasi guru madrasah ini ingin menyampaikan aspirasi kepada Pak Presiden langsung. Tapi kita tahu, semua teman-teman tahu hari ini Pak Presiden memulai perjalanan ke Korea Selatan untuk mengikuti KTT APEC," ujar Juri kepada wartawan usai pertemuan.

Baca Juga

Demo Guru di Jakarta, Polisi Bagi-Bagi Air Mineral hingga Roti ke Peserta Aksi

Dia menambahkan, pemerintah memahami keluhan para guru madrasah yang merasa belum mendapatkan perlakuan yang sama dengan guru sekolah umum, terutama terkait pengangkatan menjadi PPPK. 

"Ya kompleks ya masalahnya, karena pengangkatan guru menjadi ASN atau menjadi PPPK juga sama dengan yang lain, misalnya tenaga kesehatan gitu," tuturnya.

Baca Juga

Ada Demo Guru, Jalan Medan Merdeka Selatan Jakpus Macet Parah

Lebih lanjut, Juri menyebut persoalan tersebut melibatkan banyak kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Agama dan pemerintah daerah. Selain itu, keterbatasan fiskal daerah juga menjadi salah satu masalah dalam pengangkatan PPPK.

"Pertama tentu adalah tentang kebutuhan. Dan kemudian melibatkan pemerintah daerah. Ada masalah keterbatasan fiskal daerah, juga ada masalah kuota yang juga sebelumnya sudah pernah diberikan tetapi masih ada yang belum terserap begitu menjadi ASN atau menjadi PPPK," katanya.