TKN Jokowi-Ma'ruf Nilai Mustahil Pembangunan Tanpa Utang

JAKARTA, iNews.id - Utang untuk membiayai pembangunan masih dibutuhkan sepanjang mematuhi batasan-batasan yang sudah ditetapkan peraturan dan perundangan. Utang pemerintah mencapai Rp5.000 triliun dinilai wajar karena angka itu masih 30 persen dari PDB atau masih dalam batas aman karena peraturan mengharuskan sampai 60 persen.

Wakil Ketua Harian Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Maruf Amin, Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, tanpa utang mustahil negara bisa menjalankan program pembangunan. Hampir semua negara di dunia memiliki utang luar negeri untuk menjalankan program pembangunan termasuk negara maju seperti Amerika Serikat.

Baca Juga

Eks Bos NATO: Sekutu Tak Akan Kirim Tentara ke Ukraina karena Bisa Perang Dunia III dengan Rusia

"Yang penting utang itu diperuntukkan bagi hal-hal yang produktif serta ada pengendalian. Bahkan dengan tingginya capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dipastikan pembayaran utang sebesar itu akan selalu tertangani dengan baik," ujar Rosan di Jakarta, Kamis (10/1/2019).

Dia menyebut pembangunan infrastruktur yang penanganannya diserahkan kepada badan usaha, baik BUMN maupun swasta. Namun untuk daerah-daerah tertentu yang hitungan bisnisnya tidak masuk maka pembangunan jalan menjadi tanggung jawab pemerintah sepenuhnya.

Baca Juga

Prabowo: Jika Masih Andalkan Utang Luar Negeri, Bangsa Ini Akan Ambruk

"Semua pembangunan infrastruktur dipastikan memanfaatkan utang karena merupakan investasi jangka panjang sehingga badan usaha yang menjalankan diberikan konsesi 25-30 tahun dengan opsi perperpanjangan," ucapnya.

Editor: Kurnia Illahi