TKN: Perubahan Koalisi Tunggu Jokowi Bertemu Ketua Umum Partai

JAKARTA, iNews.id, - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf memastikan belum ada rencana mengubah komposisi koalisi pendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin hingga saat ini. Pasangan presiden dan wakil presiden terpilih itu tetap disokong 10 partai pendukung dan pengusung.

Kendati demikian, TKN tak memungkiri komposisi itu bisa saja berubah. Hanya, jika terjadi perubahan akan dilakukan setelah Presiden terpilih Jokowi akan bertemu dengan ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

Baca Juga

Lubang Biru di Arab Saudi Masih Jadi Misteri

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani mengatakan, Jokowi akan bertemu dengan para ketua umum parpol KIK yang direncanakan berlangsung Juli ini. Di situ akan dibahas berbagai dinamika politik pasca-penetapan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Nah nanti di situlah nanti akan dibahas apakah koalisi ini perlu nambah atau tidak. Kalau ditambah, berapa nambahnya? Kalau kemudian disepakati, siapa yang mau diajak karena tentu tidak semua bakal masuk. Nanti dihitung check and balance di parlemen,” kata Arsul di Jakarta, Kamis (4/7/2019).

Baca Juga

Pendukung Prabowo Ingin Parpol Koalisi Jadi Oposisi

Sekjen PPP ini menuturkan, jika merujuk kepada jumlah kursi, KIK sudah menguasai setengah lebih kursi parlemen atau sekitar 60,7 persen. Sementara, partai politik pengusung Prabowo-Sandi itu sekitar 39,3 persen. Dia menduga, jumlah perolehan ini juga akan menjadi pertimbangan Jokowi bersama para Ketum KIK dalam pertemuan nanti.

"Kalau dianggap sudah cukup, berarti tidak nambah. Kalau dianggap belum cukup untuk menjamin dukungan bagi pemerintahan ya mungkin bisa nambah satu kira-kira," ujarnya.

Dia mengingatkan, jika bertambah satu parpol lagi dalam koalisi, kekuatan di parlemen sudah di atas 70 persen. Bila semua diajak, tentu fungsi check and balance di Senayan menjadi tidak ada lagi. Ini dianggap tidak bagus untuk demokrasi.

PDI Perjuangan juga mempertanyakan seadainya semua parpol akan satu barisan dalam pemerintahan. Berada di luar pemerintahan sebagaimana dialami PDIP selama 10 tahun juga suatu hal yang baik.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan mengindikasikan partainya bakal bergabung dalam barisan koalisi Jokowi-Ma’ruf. Namun, sebelum itu, PAN terlebih dahulu menggelar rapat kerja nasional dengan agenda utama menentukan sikap politik ke depan.

"Saya harus akui bahwa kemungkinan untuk PAN untuk bergabung ke pemerintah yang nanti bakal dipimpin Pak Jokowi sangat besar," tutur Bara di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (29/6/2019).

Editor: Zen Teguh