TKN: Rekonsiliasi Tak Harus Berbagi Kekuasaan dengan Kubu Prabowo

JAKARTA, iNews.id, - Dorongan agar pasangan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin bertemu dengan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pascapenetapan hasil Pilpres 2019 kian kuat. Bahkan, Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang berada di kubu 02 berpotensi merapat ke koalisi parpol pendukung Jokowi-Ma’ruf.

Merespons keinginan tersebut, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily mengatakan, rekonsiliasi bisa dipahami sebagai dua hal. Pertama, rekonsiliasi sosial, yakni bagaimana masyarakat yang sempat ”terbelah” akibat perbedaan dukungan politik segera bisa move on atau menerima hasil pilpres dengan legawa.

Siapa Elias Garzon Delvaux? Remaja Fedora yang Viral dalam Insiden Perampokan Museum Louvre

”Sudah tidak ada lagi capres- cawapres, sudah ada capres terpilih yaitu Pak Jokowi-Kiai Ma'ruf. Maka, di masyarakat sudah seharusnya tidak ada lagi polarisasi akibat perbedaan dalam Pilpres 2019,” tutur Ace di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Hal kedua, yaitu rekonsiliasi politik. Menurutnya, rekonsiliasi politik tidak harus dipahami sebagai upaya untuk bagi-bagi kekuasaan. Sebab, perdebatan selama berlangsungnya pilpres sebetulnya adu argumen pada level gagasan, pikiran, serta visi dan misi.

Bila kubu pendukung Prabowo-Sandi ingin bergabung dengan Koalisi Indonesia Kerja (KIK), hal itu tidak bisa tiba-tiba. Menurutnya, masih ada proses lagi yang harus dilalui, yakni bagaimana menyamakan gagasan dan visi misi mereka.

Ace mengatakan, penyamaan gagasan menjadi sangat penting karena sepanjang berlangsungnya tahapan pilpres terjadi perdebatan yang sangat tajam antara kubu Jokowi-Ma’ruf dengan kubu Prabowo-Sandi.

”Misalnya bagaimana Pak Prabowo mengkritik secara habis-habisan pembangunan infrastruktur yang dinilai katanya ugal-ugalan. Sementara Pak Jokowi mengambil kebijakan infrastruktur sebagai kebijakan utama. Nah, bagaimana kita bisa menyatukan dua gagasan yang berbeda itu dalam satu pemerintahan yang dihawatirkan oleh kami sebetulnya bukan soal bagi- bagi kekuasaannya,” kata politikus Partai Golkar ini.

Ace berpandangan, rekonsiliasi bukan soal bagi-bagi kekuasaan. Tetapi terpenting pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dalam lima tahun ke depan harus betul-betul punya legacy.

”Ini kan tidak bisa bisanya dibangun berdasarkan atas politik kompromi, berdasarkan atas masing-masing kepentingan dan perbedaan gagasan dari masing-masing partai politik,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini.

Editor: Zen Teguh