Tok! DPR Sepakat RUU Pengelolaan Ruang Udara Disahkan Jadi Undang-Undang

JAKARTA, iNews.id - DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Ruang Udara menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-9 DPR yang digelar, Selasa (25/11/2025).

Pengesahan RUU dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad yang bertindak sebagai pimpinan rapat paripurna.

Baca Juga

Senator Australia Kenakan Burka di Parlemen sebagai Protes, Aksinya Dicap Rasis

"Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi fraksi terhadap rancangan undang undang tentang pengelolaan ruang udara. Apakah dapat disetujui menjadi Undang-Undang," tanya Dasco.

"Setuju," ucap anggota DPR yang hadir.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Pansus RUU Pengelolaan Ruang Udara, Endipat Wijaya menyampaikan bahwa RUU ini terdiri dari 8 Bab dan 63 Pasal yang telah disepakati oleh pemerintah dan DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang dengan sejumlah penyempurnaan substansi redaksional tercermin dalam rincian Daftar Inventaris Masalah. 

"Secara keseluruhan, jumlah DIM RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara sebanyak 581 DIM. Terdiri dari 353 DIM batang tubuh, 205 DIM penjelasan, dan 23 DIM yang merupakan DIM usulan baru dari fraksi DPR RI maupun pemerintah," ujar Endipat.

Dia menjelaskan sejumlah substansi dari RUU pengelolaan udara, di antaranya: 

1. Dalam RUU ini Sinergi pengelolaan ruang udara dengan masyarakat RUU ini menegaskan bahwa masyarakat berperan dalam pengelolaan ruang udara antara lain melalui penyampaian pendapat terkait kegiatan yang berdampak penting pada lingkungan serta menjaga ketertiban keselamatan dan keamanan pemanfaatan ruang udara. 

2. Pemanfaatan ruang udara yang dilaksanakan untuk kepentingan perekonomian, sosial dan budaya dalam meningkatkan pariwisata dan rekreasi, mendukung pendidikan, meningkatkan pembinaan olahraga dirgantara, pengembangan teknologi keudaraan, informasi dan komunikasi serta telnologi lainnya.

3. RUU ini menegaskan pelaksanaan penguasaan dan pengembangan teknologi melalui kerja sama tingkat nasional dan internasional.

4. Penetapan status kawasan udara yang perlu memperhatikan penerbangan sipil. Hal ini merupakan penerapan prinsip flexible use airspace yaitu konsep yang menawarkan solusi di mana ruang udara tidak lagi secara kaku melainkan digunakan secara bersama secara fleksibel.