Tokoh Lintas Agama Kumpul di Kantor MUI, Ajak Masyarakat Tolak Anarkisme
JAKARTA, iNews.id - Sejumlah tokoh lintas agama berkumpul di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2025). Mereka menyuarakan sikap imbas demonstrasi yang berujung ricuh di berbagai wilayah pada 28-30 Agustus 2025.
Sejumlah tokoh yang hadir yakni Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat Wisnu Bawa Tenaya, Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) Budi Santoso Tanuwibowo, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Jacklevyn Manuputty, Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) Engkus Ruswana, Ketua Umum Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) Philip K. Widjaja, Wakil Ketua Umum MUI Marsudi Suhud, Ketua MUI Bidang Kerukunan Umat Beragama Yusnar Yusuf, dan perwakilan Kepemimpinan Spiritual Eko Sriyanto Galgendu.
"Kami tokoh lintas agama dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menyampaikan sikap, ada 9 poin," ujar Ketua MUI Bidang Kerukunan Umat Beragama, Yusnar Yusuf, Selasa (2/9/2025).
Poin pertama pernyataan sikap yakni menyampaikan dukacita kepada para korban demo ricuh.
"Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan dan para korban mendapatkan kedamaian dan surga di sisi Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT," tutur Yusnar.
Kedua, para tokoh mengajak masyarakat bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, terutama yang beredar melalui media sosial, pesan berantai, atau berita yang belum jelas kebenarannya guna menjaga kondisi damai sebagai modal utama menjaga kehidupan bersama.
Ketiga, para tokoh mengingatkan semua pihak tentang bahaya benturan dan adu domba. Karena itu, masyarakat diminta saling mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap segala bentuk upaya adu domba antaragama, antar suku, maupun antargolongan, serta benturan antara masyarakat dan aparat keamanan.
Keempat, para tokoh mengajak masyarakat menyampaikan aspirasi dan pendapat dalam bingkai kebenaran, kasih sayang, dan keadilan. Perbedaan adalah bagian dari demokrasi, tetapi jangan sampai diperalat untuk merusak persatuan dan kesatuan.
Kelima, menolak segala bentuk kekerasan dan anarkisme, adu domba di media sosial, juga perusakan fasilitas umum maupun tindakan kekerasan yang mencederai ajaran agama dan nilai luhur bangsa. Hak menyampaikan pendapat dijamin oleh konstitusi, namun harus diwujudkan dengan cara damai, bermartabat, dan beradab demi menjaga kehormatan rakyat dan bangsa.
Keenam, mengajak aparat bertindak adil dan bijaksana bersama pemimpin eksekutif, legislatif, yudikatif, serta aparat keamanan untuk mendengar aspirasi rakyat dengan hati yang bijaksana dan penuh welas asih.
Ketujuh, para tokoh mendesak aparat penegak hukum bertindak profesional, transparan, dan tidak bertindak berlebihan serta mengedepankan dialog serta mediasi dalam menangani situasi yang berkembang, sehingga dapat mewujudkan rasa aman dan nyaman.
Kedelapan, para tokoh lintas agama mengajak seluruh umat beragama untuk memperkokoh persatuan, toleransi, dan solidaritas. Hanya dengan kebersamaan tanpa membedakan suku, agama, maupun golongan, semua dapat menjaga bangsa tetap rukun, tenteram, dan harmonis dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kesembilan, peristiwa itu diharapkan menjadi cermin bagi para pemimpin bangsa untuk melakukan evaluasi dan refleksi bersama agar mampu menjalankan kepemimpinan yang adil, tulus, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Dengan kepemimpinan yang berbela rasa dan berkeadilan, masyarakat akan merasakan hadirnya negara yang mengayomi, melindungi, serta menghadirkan kedamaian.
"Kami tokoh lintas agama mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa seperti penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi, tindakan kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, dan lain-lain," kata para tokoh agama secara bersama-sama.
Editor: Rizky Agustian