Tokoh Papua: Jokowi Harus Kembalikan Kepercayaan Masyarakat Bumi Cenderawasih

JAKARTA, iNews.id – Tokoh masyarakat Papua, Freddy Numberi, berpendapat bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat Papua terhadap Pemerintah Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan memproses permasalahan HAM yang terjadi selama ini di bumi cenderawasih.

“Kita mau supaya ditindaklanjuti, supaya mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terutama kepada Presiden Jokowi bahwa dia serius mau menyelesaikan masalah-masalah masa lalu di Papua,” ujar Freddy di Jakarta, Sabtu (7/9/2019).

Mengapa Paspor Malaysia Jauh Lebih Kuat Dibanding Indonesia?

Dia menuturkan, banyak masyarakat Papua yang memiliki kenangan pahit di masa lalu atas sejumlah kasus pelanggaran HAM yang terjadi, antara lain di Kabupaten Nduga, Wamena, dan Wasior. Karena itu, Freddy meminta agar Pemerintah Jokowi tetap memegang komitmen untuk memproses kasus-kasus tersebut hingga proses ke pengadilan.

“Saya pikir kalau komitmen begitu mudah-mudahan setelah tidak ada masalah lagi, pilpres sudah selesai, kita mau supaya ditindaklanjuti,” ucap mantan menteri kelautan dan perikanan itu.

Terkait dengan adanya demo anarkistis yang terjadi di Papua belakangan ini, Freddy meminta agar pemerintah mengajak perwakilan dari tujuh wilayah adat dan budaya di Papua dan Papua Barat untuk berdialog. Ketujuh wilayah tersebut adalah Mamta, Saereri, Ha’anim, Bomberai, Domberai, La Pago, dan Mee Pago.

Purnawirawan TNI AL bintang tiga itu berharap pemerintah dapat mengakomodasi seluruh aspirasi yang diutarakan oleh seluruh perwakilan wilayah agar mengetahui apa yang sebenarnya menjadi keinginan masyarakat Papua. “Biarlah mereka bicara, nanti dari sana setelah disaring dengan baik oleh tim, inilah bahannya, ketemu untuk bicara dengan Presiden. Apa pun dia hasilnya, harus disampaikan kepada presiden,” katanya.

Freddy juga mengatakan, pemerintah harus melakukan langkah-langkah konkret untuk mengembangkan wilayah Papua, salah satunya dengan mengevaluasi otonomi khusus. Menurut dia, saat ini otonomi khusus tidak berjalan dengan baik lantaran kurang adanya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

“Jangan salahkan daerah, pusat pun harus introspeksi diri, apa yang belum kita lakukan dalam konteks pengawasan dan pendampingan terhadap uang yang diturunkan. Jadi tidak boleh saling menyalahkan agar masyarakat tidak menjadi korban dan akhirnya mereka demonstrasi ribut-ribut karena mereka sebagai korban,” ujar Freddy.

Editor: Ahmad Islamy Jamil