Tolak Kasasi KPK, MA Kuatkan Vonis Bebas Sofyan Basir

Riezky Maulana ยท Rabu, 17 Juni 2020 - 11:49 WIB
Tolak Kasasi KPK, MA Kuatkan Vonis Bebas Sofyan Basir

Mantan Dirut PT PLN Sofyan Basir. (Foto: ist)

JAKARTA, iNews.id - Kasasi yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait vonis bebas mantan Direktur Utama (Dirut) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir ditolak Mahkamah Agung (MA). Itu artinya MA menguatkan putusan bebas yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Majelis Hakim putusan kasasi MA diketuai Suhadi dengan anggota Sofyan Sitompul, Krisna Harahap, Abdul Latief dan LL Hutagalung. Putusan terebut diketok pada Selasa, 16 Juni 2020, seperti dikutip dari info perkara MA, Rabu (17/6/2020).

Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada 4 November 2019 memutuskan Sofyan Basir bebas dari semua dakwaan. Majelis hakim menyatakan Sofyan tidak terbukti memfasilitasi pemberian suap dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo kepada mantan anggota DPR Eni Maulani Saragih dan mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham.

Dengan begitu, Sofyan tidak terbukti melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 15 Undang-Undang (UU) Tipikor juncto Pasal 56 Ke-2 KUHP dan Pasal 11 juncto Pasal 15 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 56 ke-2 KUHP.

Majelis hakim juga menyatakan Sofyan tidak terlibat dalam kasus dugaan suap terkait kesepakatan proyek Independent Power Producer Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (IPP PLTU MT) Riau-1 antara PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI) dan Blackgold Natural Resources (BNR) Ltd dan China Huadian Engineering Company Limited (CHEC) Ltd. Alasannya Sofyan tidak mengetahui Eni menerima suap dari Kotjo.

Dalam memori kasasinya, KPK menitikberatkan pada dua hal. Pertama, KPK menduga Sofyan Basir sebenarnya mengetahui kepentingan Eni Maulani Saragih membantu penandatanganan kontrak PLTU Riau-1 sehingga bisa cepat dilakukan.

"Ada bukti yang sudah kami hadirkan di persidangan misalnya dugaan pengetahuan Sofyan Basir bahwa Eni sebenarnya ditugaskan oleh pihak tertentu di partainya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan partai politik," kata mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Kedua, fakta Sofyan Basir sebagai Direktur Utama PLN pada saat itu, menandatangani proyek PLTU Riau-1, sebelum direksi lain menyetujui, menunjukkan ada prosedur-prosedur yang dilewati. Fakta itu, mengonfirmasi tujuan Eni tercapai, yakni pihak pemberi dan penerima suap tercapai agar proses PLTU Riau-1 itu bisa lebih cepat dilakukan.

Editor : Djibril Muhammad