Topan Ginting: Orang Dekat Bobby, Sosok Kunci Skandal Korupsi Dinas PUPR Sumut

JAKARTA, iNews.id – Nama Topan Obaja Putra Ginting mencuat sebagai sosok penting menyusul bergulirnya kasus korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut. Topan Obaja Putra Ginting sebagai Kepala Dinas PUPRP Sumut, kiprahnya tak lepas dari sorotan, mengingat kedekatannya dengan Gubernur Sumut, Bobby Nasution.

Kedekatan antara Topan Obaja Putra Ginting dan Gubernur Bobby Nasution memang bukan rahasia umum. Hubungan ini seringkali disebut-sebut sebagai salah satu faktor yang menopang gerak cepat pembangunan di berbagai sektor infrastruktur di Sumut.

Daftar 10 Negara Tanpa Parpol, Salah Satunya Tetangga Indonesia

Jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sumut pun banyak yang mengenal Topan sebagai salah satu orang kepercayaan Gubernur dalam mengimplementasikan visi dan misi pembangunan daerah, khususnya di bidang PUPR yang menjadi urat nadi konektivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Peran Strategis Topan Ginting di Dinas PUPR Sumut

Sebagai nakhoda Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting memegang peranan vital dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan proyek-proyek infrastruktur berskala besar. Mulai dari pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, irigasi hingga penataan ruang kota, semua berada di bawah koordinasinya.

Kadis PUPR Sumut Topan Ginting Jadi Tersangka KPK, padahal Baru 4 Bulan Dilantik Bobby

Tanggung jawab ini tentu tidak ringan, mengingat Sumut memiliki geografis yang beragam dan kebutuhan infrastruktur yang terus meningkat. Kedekatannya dengan pucuk pimpinan daerah, dalam hal ini Gubernur Bobby Nasution, seringkali diinterpretasikan sebagai sebuah keuntungan.

Hal ini memungkinkan koordinasi yang lebih efektif dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dalam proyek-proyek strategis. Aksesibilitas dan komunikasi yang intens antara Kadis PUPR dan Gubernur dapat memperlancar birokrasi dan mempercepat realisasi program-program pembangunan yang dicanangkan.

Namun, posisi strategis ini juga membawa tantangan tersendiri. Setiap kebijakan dan proyek yang dijalankan akan selalu menjadi perhatian publik, menuntut transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

Dengan latar belakang sebagai seorang pejabat yang dikenal memiliki hubungan dekat dengan Gubernur, Topan Obaja Putra Ginting diharapkan dapat terus berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan infrastruktur yang lebih baik dan merata bagi seluruh masyarakat Sumut.

Kasus Melibatkan Topan Obaja Putra Ginting

Kasus ini berawal pada 26 Juni 2025, Tim Penindakan KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menggegerkan Sumut. OTT itu membidik proyek strategis pembangunan jalan di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), senilai Rp231,8 miliar.

Topan ditangkap bersama empat orang lainnya, termasuk direktur perusahaan yang diduga menjadi rekanan “langganan” proyek-proyek Dinas PUPR Sumut.

KPK menemukan berbagai barang bukti, yakni uang tunai ratusan juta rupiah dari rumah pejabat dan direktur perusahaan, serta yang paling mencolok, yaitu Rp2,8 miliar dalam bentuk 28 pak uang di rumah pribadi Topan.

Tak berhenti di situ, penyidik juga menemukan dua pucuk senjata api, menambah kejanggalan yang belum terjawab. Dari hasil penyelidikan awal, terungkap bahwa Topan diduga telah mengarahkan bawahannya untuk memenangkan rekanan tertentu dalam tender proyek, bahkan sebelum proyek itu resmi ditayangkan di e-katalog pemerintah.

Lebih mengherankan lagi, pihak rekanan dan pejabat Dinas sempat melakukan survey off-road bersama, menyisir lokasi proyek, yang menurut KPK sudah mengindikasikan kongkalikong sejak awal.

Nama Bobby Nasution pun terseret dalam pusaran isu. Gubernur Sumut itu diketahui pernah mendampingi Topan meninjau langsung proyek tersebut.

Meski Bobby menyatakan tidak tahu-menahu soal uang yang ditemukan di rumah bawahannya, publik mulai berspekulasi. Lembaga seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak KPK untuk memanggil semua pihak yang terkait dalam pengaturan proyek tanpa terkecuali.

Kini, Topan ditahan oleh KPK untuk 20 hari pertama dan kasus ini menjadi sorotan nasional. Banyak pihak menanti: seberapa jauh rantai korupsi ini akan terungkap? Apakah ini hanya soal satu pejabat yang bermain kotor, atau ada sistem yang ikut menopang praktik korupsi berjamaah?

Editor: Kurnia Illahi