TPDI Gugat KPU hingga Jokowi Rp1 Triliun: untuk Bangun Sekolah Demokrasi

JAKARTA, iNews.id - Sejumlah masyarakat bersama Tim Pengawal Demokrasi Indonesia (TPDI) Jilid II menggugat perdata Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hakim Konstitusi Anwar Usman, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Mensesneg Pratikno. Gugatan tersebut terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.

Pengacara TPDI Jilid II, Patra M Zen menyatakan pihaknya melayangkan gugatan materi Rp1 juta dan imateriel Rp1 triliun. Jika dikabulkan, uang tersebut akan digunakan untuk membangun sekolah demokrasi.

Baca Juga

Tuding Brigitte Macron sebagai Transgender, Youtuber Konservatif Ini Klaim Presiden Prancis Sudah Sewa Pembunuh Bayaran

"Principal mengatakan untuk membangun sekolah demokrasi, supaya masyarakat bisa mendapat pencerahan pendidikan politik dan tidak dibodoh-bodohi," kata Patra di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (29/1/2024).

Dalam gugatan tersebut, Patra juga mendesak para tergugat dan turut tergugat untuk menyampaikan permohonan maaf yang ditujukan kepada penggugat dan masyarakat secara umum.

Baca Juga

TPDI 2.0 Laporkan 7 Komisioner KPU ke DKPP atas Dugaan Pelanggaran Etik

"Tuntutannya sudah jelas, kita minta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyatakan para tergugat dan para turut tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, kita minta juga mereka menunjukkan permintaan maaf secara tertulis di dua media selama tujuh hari berturut-turut," ujarnya.

Sekadar informasi, gugatan tersebut tercatat dengan nomor perkara 752/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst. PH Hariyanto, Firman Tendry Masengi, dan Azwar Furgudyama tercatat sebagai penggugat. 

Baca Juga

Dilaporkan TPDI ke KPK, Presiden Jokowi: Kita Hormati Proses Hukum

Usai mediasi bergulir dan tak bertemu titik tengah, perkara tersebut berlanjut ke persidangan dengan agenda mendengarkan gugatan dari pihak penggugat.

Editor: Rizky Agustian