TPN Ganjar-Mahfud: Ketua KPU Tidak Berhak Ubah Format Debat Capres Cawapres

JAKARTA, iNews.id - Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis menegaskan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari tidak berhak mengubah format debat capres-cawapres. Sebab hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 277 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023.

"Jadi saya ingin mengatakan kepada ketua KPU dan KPU. Ketua KPU dan KPU, tidak berhak untuk mengubah format debat itu. Kenapa? Karena itu sudah diatur dalam Undang-Undang, sudah diatur dalam peraturan-peraturan KPU," ujar Todung kepada wartawan, Sabtu (2/12/2023). 

Baca Juga

Mantan Intel Marinir AS Ini Sebut Eropa Kekurangan Kekuatan Militer untuk Menantang Rusia

Menurutnya, setiap warga negara berhak mengetahui sejauh mana pengetahuan capres dan cawapres yang akan mereka pilih. Untuk itu, pentingnya debat capres dan cawapres dilakukan secara terpisah.

"Sejauh mana capres itu cukup cerdas, cukup punya pengetahuan, cukup punya komitmen, cukup punya kesiapan untuk memimpin Indonesia di masa depan," katanya. 

Baca Juga

KPU Harus Pisahkan Debat Capres Cawapres Jelang Pilpres 2024

"Nah demikian juga dengan cawapres. Cawapres itu juga perlu membuktikan kepada publik bahwa dia punya visi, komitmen, kemampuan, kesiapan dan publik tahu, publik tidak bodoh, publik tau cawapres itu bukan semata-mata ban serep," ucapnya lagi. 

Baca Juga

Pola Debat Cawapres Berubah, Pengamat Sebut KPU Rencanakan Sesuatu yang Buruk

Dia menilai, berubahnya format debat capres-cawapres hanyalah sebuah akal-akalan yang tidak bisa diterima. Todung menjelaskan, jika Ketua KPU mengubah format debat, dia harus mengubah UU terlebih dahulu.

"Menurut saya dengan pernyataan Ketua KPU yang menyatakan 'oke tetap 5 kali debat tetapi capres dan cawapres itu hadir bersamaan', ya ini menurut saya suatu akal-akalan format yang sedang disiapkan, sedang dibuat oleh KPU dan itu tidak boleh kita terima dan tidak bisa kita terima. KPU boleh mengubah itu kalau Undang-Undang-nya diubah," katanya. 

Baca Juga

Jika Debat Cawapres Ditiadakan, Pengamat Nilai KPU Terkesan Bela Gibran

"Kita mesti konsisten menjalankan apa yang tertulis dalam UU, kecuali kalau UU ini diubah. Kalau diubah itu caranya kan juga mesti lewat DPR dan pemerintah untuk melakukan perubahan itu," ucap Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud tersebut.

Editor: Donald Karouw