Tugas MPR dan Perbedaan dengan DPR Lengkap Dasar Hukumnya

JAKARTA, iNews.id - Masih banyak yang tidak mengetahui tugas MPR. Tugas MPR sendiri berbeda dengan tugas DPR. Berikut penjelasannya.

Apa itu MPR dan Fungsinya?

Kepanjangan MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR ini bukan lagi lembaga tertinggi negara melainkan lembaga yang sederajat dengan lembaga negara lainnya.

Baca Juga

Jet Tempur Arab Saudi Bombardir Separatis Yaman di Hadhramaut

Fungsi MPR sebagai lembaga negara yang berfungsi sebagai lembaga pelaksanaan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, melansir situs resmi MPR, tugas MPR berkaitan dengan kedaulatan rakyat.

Dasar Hukum MPR

Dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945, perubahan ketiga bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar negara. Sedangkan keanggotaan MPR tertuang dalam Pasal 2 Ayat (1) UUD 1945.

Baca Juga

Anggota Panitia Sembilan dan Tugasnya yang Merumuskan Piagam Jakarta

Apa saja tugas tugas MPR?

MPR terdiri dari anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) dan anggota dewan perwakilan daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur dengan undang-undang. Berikut tugas MPR 

Baca Juga

Teks Proklamasi: Sejarah Kronologi Perumusan, Isi dan Fakta di Baliknya

1. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar;

2. Melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR;

3. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR;

4. Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya;

5. Memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari;

6. Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari;

7. Menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR.

Tugas MPR di atas berbeda dengan DPR. Adapun, tugas DPR adalah sebagai berikut

Tugas DPR terkait fungsi legislasi

1. Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU)

2. Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah)

3. Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD
Menetapkan UU bersama dengan Presiden

4.Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU

Tugas DPR terkait fungsi anggaran

1. Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden)

2. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama

3. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK

4. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara
 

Tugas DPR terkait dengan fungsi pengawasan

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah
Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama)

 Tugas DPR lainnya

1. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat

2. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk: (1) menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan Negara lain; (2) mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial.

3. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal: (1) pemberian amnesti dan abolisi; (2) mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain

4. Memilih Anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD

5. Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden

6. Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden
 
Jadi sudah jelaskan perbedaan tugas MPR dan DPR apa saja?

Editor: Puti Aini Yasmin