Usman Hamid: Polri Sulit Dibenahi jika Tim Reformasi Bentukan Kapolri Tak Libatkan Masyarakat

JAKARTA, iNews.id - Tim Transformasi Reformasi Polri bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menuai kritik. Lembaga kajian Public Virtue Research Institute (PVRI) menilai, Polri akan sulit dibenahi jika tim tersebut tidak melibatkan masyarakat sipil.

Ketua Dewan Pengurus PVRI, Usman Hamid menegaskan, agenda reformasi Polri tak akan bermakna besar bila hanya dijalankan oleh internal kepolisian.

Baca Juga

Tak Peduli Hari Natal, Israel Terus Serang Gaza, Tepi Barat, Lebanon dan Suriah

Usman menambahkan, partisipasi publik mutlak diperlukan untuk memperbaiki Polri.

“Partisipasi masyarakat harus dikedepankan dalam kebijakan reformasi Polri yang kini diwacanakan oleh pemerintah, termasuk oleh jajaran Polri melalui pembentukan Tim Reformasi Polri,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (22/9/2025).

Baca Juga

Kapolri Bentuk Tim Transformasi Reformasi Polri, Fokus Perbaiki Masalah yang Dikeluhkan Masyarakat

Menurutnya, jika Tim Reformasi Polri hanya berasal dari kepolisian, maka akuntabilitas dan komitmen reformasi atas masalah lapangan dan kelembagaan polisi kecil kemungkinan bisa dibenahi.

Senada, peneliti PVRI Muhammad Naziful Haq (Nazif) menilai komposisi tim rawan konflik kepentingan.

“Harusnya ada keragaman latar belakang, misalnya melibatkan akademisi, perwakilan masyarakat sipil, atau tokoh yang berintegritas, agar upaya ini membawa penyegaran struktural maupun kultural,” katanya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri melalui Surat Perintah Kapolri Nomor Sprin/2749/X/TUK.2.1./2025.

Tim ini dipimpin Komjen Chryshnanda Dwilaksana selaku Kalemdiklat Polri, dengan Kapolri sebagai pelindung dan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo sebagai penasihat.

Editor: Reza Fajri