Usul Pemerintah Terapkan PSBB Ketat Lagi, Muhammadiyah: Minimal 3 Pekan di Pulau Jawa

JAKARTA, iNews.id - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta pemerintah memberlakukan lagi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat seperti awal pandemi di Pulau Jawa minimal selama tiga pekan. Hal itu menurut Muhammadiyah perlu dilakukan mengingat Indonesia sedang diterjang gelombang kedua penularan covid-19.

Ketua Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC), Agus Samsudin mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi pada 29 Juni 2021 terkait usulan tersebut.

Baca Juga

Dokter Wanita Ini Dihukum Penjara 30 Tahun karena Mengkritik Presiden di Grup WhatsApp

"Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu menerapkan kembali kebijakan PSBB seperti pada awal pandemi, paling tidak untuk seluruh provinsi di pulau Jawa selama minimal tiga minggu," kata Agus melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (30/6/2021).

Kebijakan PSBB ketat tersebut harus disertai dengan penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar informasi yang menyesatkan (hoaks/disinformasi), dan jaminan sosial bagi warga terdampak secara ekonomi selama PSBB tersebut diberlakukan.

Baca Juga

Kasus Covid-19 Melonjak, Muhammadiyah Minta Pemerintah Terapkan Kebijakan Tegas

"Pemerintah (perlu) menjamin ketersediaan fasillitas layanan kesehatan untuk pasien covid-19 dengan memastikan ketersediaan ruang perawatan di fasyankes, fasilitas isolasi pasien OTG di luar fasyankes, jaminan ketersediaan perangkat medis, alat pengaman diri, pasokan oksigen medis dan obat-obatan yang diperlukan," ucapnya.