Usulan Hak Angket Pemilu Curang, Bakal Goal atau Mentok?

DINAMIKA Politik pasca Pemilu 2024 belum sepenuhnya berakhir. Hak Angket DPR menjadi isu paling kencang yang akan digulirkan.

Usulan Hak Angket DPR mulanya dilontarkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut mengatakan, usulannya mengenai penggunaan hak angket untuk menyelidiki kecurangan Pemilu 2024.

Baca Juga

Media Asing Soroti Keputusan Indonesia Nobatkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional

Informasi terbaru, sejumlah partai pengusung pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar-Mahfud siap bersatu terkait Hak Angket membongkar dugaan kecurangan Pemilu 2024. Pengamat Politik sekaligus pendiri Lingkar Madani Ray Rangkuti menegaskan bahwa sejumlah lembaga asing mengatakan Pemilu 2024 Indonesia sebagai pemilu paling tidak berintegritas sejak 2004.

"Itu mereka menghaluskan kalimat integritas itu untuk tidak menyebutkan yang tidak lebih buruk karena faktor diplomasi," tutur Ray Rangkuti.

Baca Juga

Ganjar Yakin Parpol Pendukungnya Kompak Gulirkan Hak Angket Pemilu

Banyaknya dugaan kecurangan dari sejak proses di Mahkamah Konstitusi hingga pengerahan aparatur negara yang tidak netral sampai kisruh penghitungan suara dengan sistem Sirekap menjadi alasan kuat.

Sementara Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari mengaku pesimistis wacana Hak Angket DPR tersebut bakal berjalan sesuai rencana. Ia mengaku sudah mengkalkulasi jumlah kursi yang akhirnya melayangkan Hak Angket tersebut.

Baca Juga

Koalisi Perubahan Kumpulkan Bukti hingga Saksi untuk Hak Angket Kecurangan Pemilu

Qodari meyakini dua partai yang mengusung paslon nomor 1 Anies-Muhaimin yakni Nasdem dan PKB tidak akan ikut dalam pengajuan hak angket tersebut. Justru yang membuatnya tertarik adalah melihat langkah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri setelah pelantikan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri ATR.

"Tapi yang menurut saya menarik pada hari hari ini adalah kita cermati PDIP ini Ibu Mega ini mempertahankan pada menterinya di dalam kabinet atau diminta untuk keluar atau ditarik keluar," pungkas Qodari.

Editor: Wahyu Triyogo