Usut Kasus Jual Beli Jabatan di Probolinggo, KPK Panggil Ustaz Hingga Camat

JAKARTA, iNews.id - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan korupsi terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Probolinggo. KPK memeriksa sebanyak 11 saksi pada Rabu (16/2/2022).

Adapun, 11 saksi tersebut yakni, M Jumali Firdaus (ustaz), Ismail (Koordinator Substansi Peralihan Hak Kantor Pertanahan Probolinggo), Yenni Kurniawan Hariwinarto (Ibu Rumah Tangga), Yuswanto (PNS) serta Rochmad Widiarto (Camat Sukapura).

Pria Ini Tangkap dan Rebut Senjata dari Pelaku Penembakan Massal di Pantai Bondi

Kemudian enam pihak swasta, yakni Purnadi, Dini Rahmania, Adnan Mochamad, Abdul Hafid, Tjondrosusilo dan Indah. Pemeriksaan terhadap 11 saksi tersebut rencananya dilakukan di Mapolres Probolinggo Kota.

"Hari ini pemeriksaan saksi kasus terkait seleksi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021 dan TPPU. Pemeriksaan dilakukan di Polres Probolinggo Kota," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri.

KPK Soroti Tata Kelola Pemerintahan di Sulawesi Tengah : Indikasi Rawan Korupsi

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati Probolinggo nonaktif, Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin yang merupakan anggota DPR sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan kepala desa di Probolinggo.

KPK juga menetapkan 20 orang lainnya yang mayoritas para calon kepala desa sebagai tersangka. Mereka yakni, Sumarto, Ali Wafa, Mawardi, Mashudi, Maliha, Mohammad Bambang, Masruhen.

Kemudian Abdul Wafi, Kho'im, Akhmad Saifullah, Jaelani, Uhar, Nurul Hadi, Nuruh Huda, Hasan, Sahir, Sugito, Samsuddin, Doddy Kurniawan serta Muhamad Ridwan. Mereka adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Probolinggo.

Dalam perkara suapnya, Hasan Aminuddin dan Puput Tantriana diduga mematok harga sekira Rp20 juta ditambah upeti penyewaan tanah kas desa Rp5 juta per hektar, untuk jabatan kepala desa di Probolinggo.

Hasan dan Puput meminta uang suap dari para calon kepala desa melalui camat atau pejabat desa. KPK berhasil menyita uang Rp362,5 juta saat OTT yang diduga merupakan suap dari para calon kepala desa untuk Puput dan Hasan.

Setelah dilakukan proses penyidikan dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup terkait adanya dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Puput bersama suaminya, Hasan Aminuddin. KPK kemudian menjerat keduanya sebagai tersangka dugaan gratifikasi dan TPPU.

Editor: Reza Fajri