Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : Kejagung Periksa Eks Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad terkait Kasus Dugaan Korupsi Migas
Advertisement . Scroll to see content

UU Perampasan Aset Sah, Kejagung Kejar Harta Buronan Kelas Kakap Riza Chalid hingga Jurist Tan

Sabtu, 21 November 2026 - 20:36:00 WIB
UU Perampasan Aset Sah, Kejagung Kejar Harta Buronan Kelas Kakap Riza Chalid hingga Jurist Tan
Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna (Foto: Jonathan Simanjuntak)
Advertisement . Scroll to see content

JAKARTA, iNews.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons positif pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. Korps Adhyaksa menyinggung perburuan aset para buronan kelas kakap. 

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna menyebut, UU Perampasan Aset dapat memperkuat penegakkan hukum, terutama mengejar aset hasil kejahatan demi memulihkan kerugian negara atau korban.

"Kami menyambut baik dengan adanya pembentukan dan telah disahkannya UU Perampasan Aset dalam penguatan penegakan hukum, terutama dalam pemulihan aset. Ini baik buat negara ataupun korban," kata Anang saat dikonfirmasi, Sabtu (21/11/2026). 

Bahkan, Anang menilai UU Perampasan Aset dapat memitigasi potensi kerugian yang lebih besar dalam suatu kejahatan.  

"Tidak hanya mempidanakan orangnya, tetapi juga mengejar asetnya," ujar Anang.

Anang pun mencontohkan, para tersangka yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) karena terlibat dugaan korupsi. Mereka di antaranya Muhammad Riza Chalid, Jurist Tan, hingga Arif Kurniawan yang terdeteksi berada di luar negeri

"Apalagi dengan adanya beberapa pelaku tindak pidana yang melarikan diri, baik di dalam negeri ataupun berada di luar negeri seperti MRC, Jurist Tan, AK, dan lain-lain," kata Anang.

Sebelumnya, DPR mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana lainnya menjadi undang-undang. Kesepakatan diketok dalam rapat paripuna ke-13 masa persidangan II Tahun sidang 2026-2027. Forum tertinggi di parlemen itu dipimpin langsung Ketua DPR Puan Maharani.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman menyampaikan laporannya terkait pembahasan RUU Perampasan Aset. Dia juga menyampaikan pokok-pokok yang dibahas. 

Setelah mendengar laporan, Puan langsung meminta persetujuan kepada para anggota peserta rapat. 

“Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi. Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? Setuju ya?" tanya Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). 

“Setuju,” jawab peserta rapat.

Editor: Reza Fajri

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow

Related News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut