Vape Haram tapi Rokok Masih Dianggap Makruf, Ini Penjelasan MUI

JAKARTA, iNews.id - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan alasan menetapkan hukum haram terhadap penggunaan rokok elektrik atau vape. Larangan tersebut tidak hanya berlaku bagi pengguna, tetapi juga mencakup seluruh rantai aktivitas rokok elektrik, mulai dari produksi hingga perdagangan.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Ni’am Sholeh mengatakan, keputusan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL). Fatwa tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, terutama dampak kesehatan dan potensi penyalahgunaan vape untuk peredaran narkotika.

Wakil Ketua MK Pertanyakan Kontribusi Pajak Vape: Kalau Tidak Besar Buat Apa Dipertahankan?

Ni'am turut menjawab pertanyaan masyarakat mengenai perbedaan hukum rokok konvensional dan rokok elektrik.

Menurut Ni’am, rokok tembakau konvensional masih memiliki perbedaan pendapat atau khilaf di kalangan ulama. Sementara itu, vape dinilai tidak menyisakan ruang perbedaan pendapat karena berdasarkan fakta ilmiah terbukti menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan.

MUI Minta Pemerintah-DPR Segera Susun Regulasi usai Terbitkan Fatwa Haram Vape

Berdasarkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, pengenaan cukai tinggi terhadap produk vape bukan bertujuan menambah pendapatan negara seperti rokok, melainkan membatasi akses masyarakat.

“Dengan cukai yang ada, otomatis harganya bisa jauh lebih tinggi, sehingga aksesibilitas terhadap vape ini menjadi terbatas," kata Ni’am dikutip dari keterangan MUI, Sabtu (14/11/2026).

Dia juga menyebut penerimaan cukai vape yang diperkirakan Rp2,7 triliun hingga Rp2,8 triliun per tahun tidak sebanding dengan beban biaya pemulihan kesehatan masyarakat akibat dampak penggunaannya.

Alasan lainnya berkaitan dengan penyalahgunaan perangkat vape untuk peredaran narkoba cair. Berdasarkan temuan di lapangan, perangkat rokok elektrik disebut kerap menjadi satu-satunya alat yang digunakan dalam praktik tersebut.

Atas dasar itu, Komisi Fatwa MUI menggunakan kaidah fikih saddu dzar'i atau menutup jalan menuju keburukan, serta li al-wasa'il hukm al-maqasid, yakni hukum suatu sarana mengikuti hukum tujuannya.

Ni’am juga meminta masyarakat, terutama generasi muda dan pengguna aktif, menghentikan kebiasaan menggunakan vape. Dia mengingatkan bahwa anggapan rokok elektrik lebih aman atau dapat membantu seseorang berhenti merokok perlu diluruskan. Menurutnya, cairan vape tetap mengandung nikotin yang bersifat adiktif dan dapat merusak sistem saraf manusia.

"Melalui penerbitan fatwa ini, MUI berharap umat Islam dapat senantiasa menjaga kesehatan jasmani, melindungi diri dari ancaman narkoba, serta senantiasa mematuhi tuntunan hukum Islam secara kafah," kata Ni’am.

Editor: Reza Fajri