Viral SMA Gonzaga Dukung Tuntutan 17+8 dan Tolak Pandangan Pelajar Tak Perlu Ikut Demo

JAKARTA, iNews.id - Viral di media sosial SMA Kolese Gonzaga usai menyatakan sikap mendukung 17+8 Tuntutan Rakyat. Selain itu, Gonzaga juga menyerukan sikap menolak pandangan pelajar dilarang terlibat dalam aksi demonstrasi.

Hal ini disampaikan dalam pernyataan sikap yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA Gonzaga Pater Eduard C. Ratu Dopo dan Ketua Senat Christopher Kana Cahyadi, Kamis (4/9/2025).

Gagalkan Serangan Teror Natal dan Tahun Baru, Turki Tangkap 115 Tersangka ISIS

"Kami menolak pandangan umum bahwa pelajar SMA/SMK dan setingkat dianggap tidak perlu untuk berpartisipasi dalam kegiatan demokratisasi melalui kampanye media sosial, penyebaran petisi, penyuaraan aspirasi dan sejenisnya, sebab bentuk-bentuk tertera merupakan bentuk yang hidup dari kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh Pasal 28 ayat (3) UUD 1945," bunyi poin 1 pernyataan sikap Senat Kolese Gonzaga dikutip dari Instagram @senatgonzaga, Selasa (9/9/2025).

Selain itu, dalam surat tersebut juga tertulis bahwa aksi demonstrasi yang terjadi belakangan ini merupakan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, wakil rakyat, dan aparat penegak hukum.

DPR Sepakati 17+8 Tuntutan Rakyat, Tunjangan Rumah dan Kunker Luar Negeri Dihentikan

Dalam pernyataan sikap tersebut, SMA Kolese Gonzaga mengungkapkan empat poin, di antaranya menolak pandangan siswa SMA/SMK tidak seharusnya ikut serta dalam kegiatan demokrasi, seperti kampanye di media sosial, petisi, dan penyampaian aspirasi.

“Kami menghormati dan mendukung segala upaya masyarakat yang menyuarakan aspirasi demi menjaga demokrasi, selama dilakukan secara kondusif, efektif, dan demi kepentingan bersama,” bunyi kutipan surat tersebut.

Mahasiswa Piknik di Depan DPR, Tagih 17+8 Tuntutan Rakyat

SMA Kolese Gonzaga juga berharap agar DPR mempertimbangkan dan menindaklanjuti 17+8 Tuntutan Rakyat yang disampaikan masyarakat.

"Kami mengharapkan itikad baik untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan mempertahankan tindak lanjut yang berkeadilan demi memperbaiki akuntabilitas kinerja seluruh lembaga pemerintahan," bunyi surat tersebut.

Sebagai pelajar SMA, Kolese Gonzaga menjunjung tinggi nilai moral serta berpegang pada Pancasila dan UUD 1945. Pihaknya merasa berkewajiban untuk mengedepankan hati nurani, kecerdasan intelektual, kepedulian terhadap sesama, komitmen, kerendahan hati, dan integritas dalam menghadapi situasi yang tengah melanda Indonesia saat ini.

Berikut 4 poin pernyataan Komunitas SMA Kolese Gonzaga:

1. Kami menolak pandangan umum bahwa pelajar SMA/SMK dan setingkat dianggap tidak perlu untuk berpartisipasi dalam kegiatan demokratisasi melalui kampanye media sosial, penyebaran petisi, penyuaraan aspirasi dan sejenisnya, sebab bentuk-bentuk tertera merupakan bentuk yang hidup dari kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh Pasal 28 ayat (3) UUD 1945.

2. Kami menghormati segala upaya masyarakat Indonesia yang berani menyuarakan aspirasi, menjaga demokrasi, serta memastikan aksi demokrasi kondusif, efektif, dan berjalan demi kepentingan bersama.

3. Kami mengecam oknum tidak bertanggung jawab yang berupaya menyebarkan misinformasi dan upaya pembelokan narasi yang memicu konflik horizontal antar golongan masyarakat demi tujuan pribadi atau kelompok, seperti kekerasan, penjarahan, dan provokasi.

4. Dalam rapat DPR, yang diselenggarakan pada hari Kamis, 4 September 2025 untuk menanggapi "17+8 Tuntutan Rakyat", kami mengharapkan itikad baik untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan mempertahankan tindak lanjut yang berkeadilan demi memperbaiki akuntabilitas kinerja seluruh lembaga pemerintahan.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyoroti banyaknya pelajar yang ikut dalam aksi demonstrasi di berbagai daerah beberapa waktu lalu. Dia mengaku telah mengeluarkan edaran kepada pemerintah daerah (pemda) untuk mencegah pelajar ikut turun ke jalan.

“Sudah kita sampaikan edaran itu ke kepala dinas provinsi maupun kabupaten/kota," kata Mu'ti, dikutip Minggu (7/9/2025).

Mu'ti menuturkan, aspirasi yang ingin disampaikan pelajar sebaiknya disalurkan tanpa harus meninggalkan sekolah.

"Memang sebaiknya para pelajar, kalau ada aspirasi demokrasi, disalurkannya melalui cara yang lebih pas. Pesannya bisa sampai tanpa harus meninggalkan sekolah," ujarnya.

Editor: Aditya Pratama