Waketum Partai Perindo Minta Pemerintah dan KPU Serius Tangani Kebocoran Data DPT

JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah meminta kasus kebocoran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU diusut dengan serius. Untuk itu dia meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bekerja sama dengan lembaga terkait, termasuk kepolisian dan lembaga keamanan siber, guna mendalami penyebab kebocoran DPT.

"Saya berharap Kemenkominfo sudah seharusnya berkomunikasi dengan KPU dan lembaga terkait. Tunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini," kata Ferry, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Baca Juga

Trump Makin Ragu kalau AS Akan Berperang dengan Venezuela

Menurut Kang Ferry, sapaan akrabnya, kebocoran data KPU merupakan masalah sangat serius karena mempertaruhkan integritas Pemilu 2024 yang jujur dan adil (jurdil). Sejalan dengan itu, nama baik pemerintah juga menjadi pertaruhan.

"Jadi hal ini tidak dianggap enteng hanya dengan menyampaikan ke publik, ada motif ini dan motif itu," ucapnya.

Baca Juga

Ini Kata Capres Ganjar Pranowo Terkait 204 Juta Data DPT KPU Bocor

Sementara untuk KPU, Kang Ferry menyarankan agar lembaga penyelenggara pemilu tersebut meningkatkan penguatan keamanan sistem. Dengan demikian, kebocoran data tidak terulang di masa mendatang.

Apalagi, lanjut Kang Ferry, pelaksanaan Pemilu 2024 sudah di depan mata. Jangan sampai isu kebocoran data mendatangkan keraguan publik terhadap KPU.

Baca Juga

Situs KPU Diduga Diretas, 204 Juta Data DPT Dijual Rp1,2 Miliar

"Terapkan firewall yang kuat dan aturan keamanan jaringan yang ketat untuk melindungi sistem dari serangan siber. Termasuk meningkatkan enkripsi data, pemantauan keamanan real time, dan uji penetrasi rutin. Hal ini dapat memberikan keyakinan bahwa langkah-langkah pencegahan telah diterapkan secara serius," ucap mantan Komisioner KPU RI tersebut.

Sebelumnya, Menkominfo Budi Arie membantah dugaan kebocoran sekitar 204 juta data DPT Pemilu 2024 dilandasi motif politik, melainkan ekonomi.

“Kami ingin meyakinkan kalau ini tidak ada motif politik. Ini motif bisnis supaya publik jangan resah dulu, ini (motif) politik apa,” kata Budi, usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR, Rabu (29/11/2023).