Waketum Perindo: Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Diharapkan Bisa Koreksi Penyelenggaraan Pemilu

JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua Umum (Waketum) Bidang Jaringan dan Diplomasi Politik DPP Partai Perindo Andi Yuslim Patawari (AYP) mengatakan Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat diharapkan mampu mengoreksi penyelenggaraan pemilu. Hal itu disampaikan usai pertemuan di kediaman Ketua Umum DPP Hanura Oesman Sapta Odang (OSO), Jakarta Selatan, Rabu (24/9/2025) malam.

"Gerakan ini akan melakukan gerakan perjuangan secara yuridis dan tentu akan melakukan pergerakan lainnya yang kita harapkan gerakan melakukan koreksi terhadap penyelenggaraan pemilu ke depan," ujar AYP.

Baca Juga

Jenderal Tertinggi Nyatakan Prancis Harus Siap Kehilangan Anak-anak Jika Perang Melawan Rusia

Dia menilai sekitar 17 juta suara rakyat pada Pemilu 2024 lalu tidak bermanfaat. Sehingga, vox populi vox dei tidak bermakna dan perlu ada koreksi ke depan. 

"Tentu target kita karena kita berkaca ke belakang ada 17 juta suara itu tidak bermanfaat jadinya sementara ada istilah vox populi vox dei, suara rakyat adalah suara tuhan ini menjadi tidak bermakna. Ini lah yang coba kami koreksi dengan berkumpul malam ini yang dilakukan oleh Ketum Hanura Oesman Sapta sepakat membuat gerakan tersebut," jelasnya.

Baca Juga

Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Dibentuk, Sekjen Perindo: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah menilai tujuan utama dari gerakan itu tak lain agar suara rakyat saat pesta demokrasi tidak terbuang sia-sia. Dia juga mendorong pemilu yang adil dan setara.

"Bayangkan di 2019 saja ada sekitar 13 juta suara rakyat, 2024 ada 17 juta jangan sampai itu tersia-siakan oleh karenanya kita bangun sinergitas memberikan kontribusi positif bahwa kita bisa menjadi bagian dalam membangun sebuah bangsa yang betul betul memastikan kedaulatan rakyatnya," kata Ferry Kurnia.

Baca Juga

Hanura hingga Partai Perindo Bentuk Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat