Get iNews App with new looks!
inews
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : Miris, Kepala UPT Terpaksa Pinjam Uang ke Bank demi Penuhi Jatah Preman Gubernur Riau
Advertisement . Scroll to see content

Waketum Perindo Tama Satrya Langkun Konsisten Dukung Prabowo Berantas Korupsi

Selasa, 06 Mei 2025 - 15:11:00 WIB
 Waketum Perindo Tama Satrya Langkun Konsisten Dukung Prabowo Berantas Korupsi
Wakil Ketua Umum III DPP Partai Perindo, Tama Satrya Langkun mendukung Prabowo dalam memberantas praktik korupsi di Tanah Air (Foto: iNews.id)
Advertisement . Scroll to see content

JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua Umum III DPP Partai Perindo, Tama Satrya Langkun menegaskan secara konsisten mendukung Presiden Prabowo Subianto memberantas praktik korupsi di Tanah Air. Ia pun akan turut mengawal kebijakan tersebut.

"Pertama kita harus meletakkan agenda pemberantasan korupsi itu merupakan komitmen dari Presiden Prabowo konsisten bicara antikorupsi. Nah dalam teknis penyelenggaraannya tentu komitmen Presiden Prabowo ini harus kita kawal dalam bentuk berbagai tingkatan mulai dari regulasi, pemberantasan korupsi, pencegahan dan lainnya," ujar Tama saat ditemui di Kantor DPP Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Tama mengatakan hadirnya Undang-Undang (UU) BUMN yang baru dengan komisaris dan direksi bukan penyelenggara negara menjadi celah bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sulit menjangkau pelaku tindak pidana korupsi.

"Ketika komisaris dan direksi BUMN itu di-exclude dari fungsi penyelenggara negara maka konsekuensinya KPK itu ada celah untuk tidak bisa menjangkau pejabat-pejabat tersebut direksi maupun komisaris yang melakukan tindak pidana korupsi," ucapnya.

Sebelumnya, KPK kini tidak bisa menindak anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi. Hal itu karena adanya UU BUMN baru.

Dalam aturan itu, pejabat BUMN itu tidak lagi berstatus sebagai penyelenggara negara. Hal itu sebagaimana termuat dalam Pasal 9G UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2023 tentang BUMN yang berlaku sejak 24 Februari 2025.

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut